DPRD Sumbar bersama stakeholders terkait bahas isu tentang pergantian status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Sumbar, kemarin (21/2).
Dalam kegiatan tersebut DPRD Sumbar mendengar pendapat seluruh pemangku kepentingan terkait isu krusial terkait peralihan status BIM.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi mengatakan, beberapa hari terakhir Sumbar dihebohkan dengan informasi tentang perubahan status BIM menjadi bandara domestik. Berdasarkan hasil informasi pertemuan yang dilaksanakan, status BIM masih dalam kategori aman.
“Dari 35 bandara dan 16 yang disisakan untuk menjadi bandara internasional, BIM masih termasuk dalam kategori bandara internasional yang tidak akan diturunkan statusnya oleh pemerintah,”ucapnya Selasa (21/2).
Katanya, BIM harus tetap dipertahankan menjadi bandara internasional. “Karena dari beberapa kajian, posisi BIM sangat urgen dan strategis bagi Sumbar. Tidak hanya untuk soal pariwisata namun juga ada ekspor,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah provinsi agar tetap terus berkordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait status BIM. Selain itu ke depannya penerbangan internasional di BIM dapat semakin bertambah dan BIM betul-betul menjadi bandara internasional tempat melintasnya pesawat-pesawat dunia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwsata Sumbar Luhur Budianda mengapresiasi kepedulian setiap unsur dan tokoh masyarakat terkait dengan isu peralihan status BIM menjadi bandara domestik.
”Kita bersyukur kepedulian masyarakat yang cukup antusias terhadap isu peralihan stasus BIM. Dengan rasa saling memiliki ini kita berharap dapat terus berkembang ke bentuk yang konstruktif baik bagi masyarakat maupun peningkatan hospitality di BIM,”ucapnya.
Luhur juga mengatakan pergantian status bandara dari internasional ke domestik dilihat dari efektif dan efisien bagi pemerintah.
“Tadi sudah disampaikan dengan data-data yang jelas bahwasanya BIM masih termasuk kedalam 10 bandara internasional yang menjadi priotas bagi Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan hal tersebut dapat kita jaga kesinambungannya. Tentunya semua harus bergerak baik pemerintah, akademisi pelaku wisata dan sebagainya,”ujarnya.
Ia juga mengatakan, akan memfasilitasi setiap wacana yang dapat meningkatkan kunjungan dan penggunaan BIM ke depannya baik seperti paket travel dan sejenisnya.
“Pariwisata bukan hanya tugas pemerintah namun melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jangan semuanya dilimpahkan ke pemerintah, jika teman-teman pengiat wisata, umroh dan sebagainya memiliki inisiatif silahkan berkodirnasi dengan dinas agar dapat kita fasilitasi apa kebutuhannya nanti,”katanya.
Sementara itu, Ketua Asita Sumbar Darmawi menyambut baik status BIM yang masih menjadi bandara internasional. Demi mendukung hal tersebut ke depannya ia dan para pelaku wisata lainnya akan bekerja maksimal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri ke Sumbar. (cr1)
