Dinsos Sumbar Gelar Bimtap Pendamping BPNT Program Sembako

55

Dinsos Sumbar Gelar Bimtap Pendamping BPNT Program Sembako

Sekitar 130 orang pendamping mengikuti Bimbingan Pemantapan Pendamping BPNT Program Sembako oleh Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, di Hotel Rocky Padang, 20-21 Juli 2022. Mengemuka dalam Bimtap ini, perlunya aturan yang jelas dari Kemensos terkait mekanisme pelaporan oleh pendamping kepada pihak terkait.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menjawab akan membuat surat kepada Kemensos. “Mekanisme pelaporan dari pendamping memang belum ada dari Pusat. Baik laporan pendamping program PKH maupun Program Sembako. Banyak detailnya yang belum ada, formatnya akan kita mintakan segera,” ujar Arry Yuswandi, saat menutup Bimtap, Kamis (21/7).

Dalam Bimtap juga mengemuka masalah pengawasan, yaitu belum terlaksananya konsep BTB (bantuan tunai bersyarat) oleh pendamping dan KPM. Misalnya bantuan untuk PKH, apakah semuanya sudah memenuhi syarat bantuannya, seperti ibu hamil harus memeriksakan dirinya 4x, dll.

“Sebenarnya, jika penerima PKH tidak melaksanakan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka pendamping wajib mengevaluasi PKH-nya,” ujar Arry.

Arry menyayangkan masih banyaknya permasalahan di kabupaten kota yang tidak kunjung ada solusinya dari kementerian. Mekanisme yang lama tidak memberi solusi terhadap masalah hari ini. Kita cari solusi bersama. Apapun kondisinya kita di provinsi harus sukseskan program ini. Dan pusat pun harusnya komit dengan penganggarannya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Besarannya Rp200.000, yang diterima PKM yang terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga:  Bupati Solok Pimpin Upacara HUT RI & Beri Beasiswa di Puncak Gunung Talang

KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur atau PT Pos Indonesia. Bantuan tidak dapat diambil tunai, dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e-voucher untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, beras dan lainnya.

Tahun 2022, jumlah masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS untuk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.784.368 jiwa atau 876.554 KK, dan data yang harus diperbaiki sebanyak 67.701 jiwa.

Di akhir bimtap, peserta sepakat menandatangani 6 kesepakatan hasil bimtap yakni; pertama, meningkatkan komitmen semua pihak untuk menyalurkan bantuan pangan non runai/program sembako dengan cepat dan tepat sehingga bantuan segera diterima oleh KPM.

Kedua, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak dalam pelaksanaan verivikasi dan validasi data KPM yang tidak valid.

Ketiga, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran program sembako kabupaten kota di Sumbar.

Keempat, semua pihak berkomitmen untuk menindaklanjuti permasalahan yang muncul di lapangan dalam penyaluran BPNT. Kelima, membuat laporan pelaksanaan program bansos kepada Dinas Sosial.

Keenam, Dinsos Sumbar akan menyurati Kemensos RI terkait mekanisme laporan pelaksanaan program bansos tersebut.

Terpisah, panitia bimtap, Refli Asnita SSos MM yang juga pejabat fungsional ahli muda Penanganan Fakir Miskin Seksi Pesisir dan Kepulauan, mengatakan bimtap dilaksanakan 2 hari. Narasumber berasal dari Kemensos secara virtual, dan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sumbar, Suyanto. (*)