Kepala Sekolah Minta Maaf, Dinas Investigasi Kasus Paksaan Berhijab

44

Menindaklanjuti santernya kabar pemaksaan penggunaan hijab bagi siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, menggelar jumpa pers, Jumat (22/1/2021) malam.

Dalam jumpa pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumbar tersebut, Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi, secara resmi menyampaikan permohonan maafnya.

“Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi,” kata Rusmadi.

“Ananda Jeni Cahyani Hia, kelas X OTKP 1 tetap bersekolah seperti biasa. Kami berharap, kekhilafan dan simpang siur informasi di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kesamaan dalam keberagaman,” lanjut Rusmadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri, dalam keterangannya mengaku baru menerima kabar tersebut Jumat pagi. Meski begitu, dia langsung membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ke SMKN 2.

“Tim ini diketuai oleh Kabid SMK. Sampai tadi sore, tim masih bekerja dan belum ada laporan tertulis kepada saya. Jika nanti ditemukan ada aturan atau praktik-praktik yang di luar ketentuan, saya akan ambil tindakan tegas,” ujar Alfikri.

Alfikri menambahkan, bahwa tidak ada maksud dari sektor pendidikan memberikan sikap pemaksaan karena tidak ada aturan yang membolehkan hal tersebut.

Baca Juga:  Pj Bupati Mentawai Dilantik Minggu di Istana Gubernur Sumbar

“Saya perintahkan, tidak ada diskriminatif. Jika ada akan kami proses sesuai atuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, menurut Alfikri, agar hal serupa tidak terulang kembali, dia akan membuat surat edaran resmi. Kemudian mengkaji ulang serta merevisi jika ditemukan aturan-aturan yang keliru.

Pada kesempatan tersebut, Kadis Kominfo selaku Jubir Pemprov Sumbar Jasman menjelaskan, bahwa tidak ada satupun regulasi atau kebijakan dari pemprov tentang adanya kewajiban dan paksaan bagi non muslim untuk berpakain muslim ataupun muslimah.

“Pemprov Sumbar tidak ada membuat regulasi ataupun kebijakan agar non-muslim berhijab. Tidak ada itu. Itu adalah kebijakan sekolah yang ke depan akan dievaluasi secara menyeluruh. Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasinya” tegas Jasman.

Jasman melanjutkan bahwa sebelum peralihan kewenangan SLTA ke pemprov, dulunya aturan berpakaian muslimah setiap hari Jumat itu telah ada dan itu kebijakan pemko ketika itu.

“Di saat kewenangan mengurus SLTA berpindah ke provinsi, aturan ini belum sempat kita evaluasi, karena tidak ada permasalahan selama ini. Namun dengan adanya kasus ini, Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi seluruh aturan berpakaian dan memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi persoalan seperti ini,” ungkapnya.(rel/idr)