GNPF Desak SKB 3 Menteri Dicabut

GNPF Ulama Sumbar mendatangi gedung DPRD Sumbar, kemarin (22/2) dan menyatakan sikap menolak SKB 3 menteri. (IST)

Setelah ramai penolakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, kali ini penolakan datang dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumbar. Kemarin (22/2) Ormas ini mendatangi gedung DPRD Sumbar dan menyuarakan penolakan SKB 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri pendidikan dasar dan menengah.

Kedatangan ormas GNPF Ulama Sumbar disambut Ketua DPRD Sumbar Supardi. Ormas itu menegaskan penolakan terhadap SKB tersebut. Selain menyatakan menolak, GNPF Ulama Sumbar dipimpin Ustad Jel Fatullah juga meminta DPRD Sumbar menyampaikan penolakan tersebut ke pemerintah.

Jel Fathullah, menyampaikan aspirasinya meminta SKB 3 Menteri itu dicabut. Selain itu juga meminta Presiden RI Joko Widodo memecat ke tiga menteri tersebut. “Kami menyatakan menolak SKB 3 menteri dan meminta presiden memecat ke tiga menteri tersebut. Kami meminta DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” kata Jel Fathullah.

Dia menegaskan, SKB tersebut melanggar pasal 29 UUD NRI 1945 ayat 1 dan 2 tentang Kebebasan Beragama. “SKB tersebut melanggar konstitusi NKRI,” tegasnya.
Selain itu, SKB 3 Menteri juga dinilai telah mencederai kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat.

Baca Juga:  Bernilai Tinggi, Geopark Sumbar Berpotensi Jadi Unesco Global Geopark

Juga kontraproduktif dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. SKB tersebut juga mencederai semangat otonomi daerah. “SKB ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kami meminta SKB dicabut dan tiga menteri itu diganti oleh presiden,” sebutnya.

Ketua DPRD Sumbar Supardi berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat. “Sebagai wakil rakyat, DPRD akan menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat sesuai kewenangan yang dimiliki. DPRD wajib menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Supardi.

Dia menyampaikan sangat memaklumi keresahan yang disampaikan oleh para ulama terkait SKB tiga menteri tersebut. Apalagi, Sumatera Barat telah menjadikan filosofi Adat Basandi Syara dan Syara Basandi Kitabullah sebagai landasan kearifan lokal.

“Sebagai wakil rakyat, DPRD akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Karena hal ini berkaitan dengan pemerintah pusat, aspirasi ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” ujarnya. (eko)

Previous article1,5 Hektare Perkebunan Sawit Terbakar di Pasbar
Next articleTerjebak di Hutan, 4 Pelajar Ditemukan Selamat