Bamsoet Tegaskan MPR RI tak Bahas Periodesasi Presiden

14

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa Badan Pengkajian (BP) MPR RI sebagai ‘dapur MPR’ sedang fokus menyelesaikan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tanpa harus dibebani perdebatan apakah akan terjadi perubahan terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) atau tidak.

Komunikasi dan harmonisasi politik dengan seluruh Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara termasuk Presiden, dan stakeholder lainnya, baru bisa dilakukan bila substansi PPHN sudah siap.

“Majelis menargetkan minimal pada akhir tahun 2021 ini substansi PPHN sudah siap, sehingga bisa segera komunikasi dan harmonisasi dengan berbagai kalangan,” kata tokoh yang akrab disapa Bamsoet usai memimpin pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, di Kompleks Majelis, Jakarta, Selasa (23/3/21).

Substansi PPHN yang disusun Badan Pengkajian, kata Bamsoet, hanya memuat hal-hal filosofis, bukan bersifat teknokratis. Sehingga bersifat pemberi bintang petunjuk bagi seluruh penyelenggara negara.

“Majelis perlu menegaskan, bahwa tidak ada sama sekali pembahasan tentang periodesasi presiden karena periodesasi presiden dua kali seperti yang ada saat ini sudah ideal,” tegas politisi yang pernah menjabat Ketua DPR RI ke-20 ini.

Dalam rapat pimpinan majelis iru, turut hadir para Wakil Ketua MPR RI. Antara lain, Syarief Hasan (F-Demokrat) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). Hadir pula pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, antara lain Djarot Saiful Hidayat (F PDI-Perjuangan), Benny Harman (F-Demokrat), Tifatul Sembiring (F-PKS), dan Fahira Idris (Kelompok DPD).

Baca Juga:  Puji Sumbar Tercepat Musrenbang, Kemendagri: Perda juga Harus Cepat

Bamsoet menjelaskan, substansi PPHN yang bersifat filosofis akan menjabarkan cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Serta memuat turunan pertama dari UUD NRI 1945, selain juga menyelesaikan keberadaan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.

“Sebagaimana terdapat dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002,” jelasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, keberadaan PPHN sudah direkomendasikan MPR RI periode 2009-2014. Kemudian dilanjutkan rekomendasinya melalui Keputusan MPR RI Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR RI 2014-2019.

“MPR RI periode 2019-2024 melalui Badan Pengkajian sedang bekerja keras agar rekomendasi tersebut bisa terwujud. Keberadaan PPHN bukanlah untuk pemerintahan saat ini, melainkan pemerintahan yang akan datang. Siapapun presiden-wakil presiden yang maju dalam pemilihan, harus menerjemahkan PPHN dalam visi dan misinya. Termasuk juga bupati/wali.kota hingga gubernur. Sehingga arah pembangunan bangsa dari tingkat daerah hingga nasional bisa seiring sejalan,” terang Bamsoet.(rel)

Previous articleBesok, Ratusan Jurnalis Disuntik Vaksin Dosis ke-2 di Palanta
Next articleManparekraf Dukung Pembangunan Ekosistem Parekraf di Sumbar