12.417 Honorer Terancam Dirumahkan! Berkeahlian Khusus Dipertahankan!

32
Ilustrasi.(IST)

Pemerintah bakal memberlakukan penghapusan tenaga honorer dengan tenggat waktu hingga November 2023. Kini sebanyak 12.417 tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada di ujung tanduk, dan akan dirumahkan.

Dari jumlah itu rinciannya, 8.877 orang merupakan tenaga pendidik (guru) dan non guru. Lalu, 108 orang tenaga kesehatan. Sisanya, 3.432 orang tersebar di sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, pemutusan tenaga honorer yang dilakukan oleh pemerintah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kemudian juga ada Surat Edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada 31 Mei 2022 lalu, perihal penghapusan tenaga honorer dan status kepegawaian pemerintah pusat dan daerah. Batas waktu penghapusan honorer itupun hingga November 2023.

Mahyeldi sendiri tidak menampik akan terjari gocangan sistem kerja di Pemprov Sumbar jika penghapusan itu diberlakukan. Karena jumlah honorer itu itu ribuan. “Dampaknya tidak hanya pada pemerintah, tapi juga terhadap honorer itu sendiri dan keluarganya,” ujar Mahyeldi.

Meski begitu, Mahyeldi mengungkapkan, akan ada tenaga honorer yang mungkin dipertahankan seperti berkaitan dengan tugas cleaning service (CS), merupakan tugas penting dan khusus. Juga ada tenaga pengamanan (security), driver.

Serta tenaga honorer yang memiliki kemampuan khusus bidang tekhnologi informasi (IT), di Dinas Komunikasi Informasti dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Sumbar. Tenaga khusus ini kata gubernur mungkin akan tetap dipertahankan.

Selain itu tidak tertutup juga kemungkinan bakal ada peluang tenaga honorer ditempatkan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Mahyeldi mengatakan, dampak dari pemberhentian tenaga honorer ini cukup besar terhadap kinerja pemerintah daerah.

Karena akan berkurangnya tenaga SDM. Apalagi, dalam setahun saja juga ada ASN yang pensiun dengan jumlah rata-rata 1.000 ASN. Sementara, ASN yang diterimapun sedikit.
Dampak lainnya, juga masalah sosial yang ditimbulkan.

Baca Juga:  Pemprov Dukung Percepat Perda Penyiaran & Hasiarnas 2023 Digelar di Sumbar

Pemprov Sumbar kata Mahyeldi, juga tetap mendorong dan memprioritaskan rekuitmen tenaga CPNS dan PPPK ke depan nantinya. Sementara di saat yang sama, juga memerintahkan kepada OPD untuk melakukan kajian analisa dan pemetaan jabatan.

Sekain itu dengan hasil kajian dan analisa ini, pihaknya juga akan menyurati kementerian terkait terhadap kebutuhan CPNS dan P3K . OPD juga diminta lakukan pemetaan dan meretribusi PNS. Terutama guru dan tenaga kesehatan. Petakan dan lihat peluang. Komunikasikan dengan semua pihak.

Sementara itu, Asisten 1 Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan, prinsip kebijakan nasional penghapusan tenaga honorer, maka seluruh tenaga honorer atau pegawai non ASN di luar tenaga outsourching diberhentikan pada November 2023.

Kondisi ini menurutnya suatu yang rawan. Apalagi APBD tahun 2023, pada Agustus 2022 nanti sudah mulai bergulir pembahasannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Ahmad Zakri mengatakan, berdasarkan pendataan terakhir, dari 12.417 tenaga honorer, sebagian besar merupakan guru dan non guru.

Terkait besarnya jumlah guru honorer yang terancam dirumahkan itu, sebut Zakri, akan dilakukan pendataan. Lalu, guru yang tercatat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimaksimalkan untuk sekolah negeri.

“Jadi nanti honorer yang selama ini masih bisa atau punya kesempatan mengajar di sekolah-sekolah swasta,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) akan menghapus tenaga honorer mulai November 2023 mendatang.

Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo menyebutkan tenaga honorer itu, akan digantikan dengan pekerja outsourcing (alih daya) sebagai tambahan untuk ditempatkan di berbagai instansi yang membutuhkan.

“Tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan tenaga alih daya (outsourcing),” sebut Tjahjo akhir bulan lalu.(wni)