Supardi: Bukan Renovasi Rumdis, Tapi Gedung Publik

15
REHAB: Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak wartawan melihat pengerjaan rehab sebagian rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Sabtu (21/8).(HUMAS DPR SUMBAR)

Setelah mobil dinas gubernur dan wakil Gubernur Sumbar disorot publik, kini giliran revonasi rumah dinas ketua DPRD Sumbar yang dipersoalkan. Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan, renovasi rumah dinasnya yang saat ini diributkan bukanlah renovasi tempat tinggal ketua DPRD dan keluarga.

Melainkan renovasi bangunan yang terpisah dari rumah dinas dan berfungsi sebagai fasilitas umum atau pelayanan publik. “Yang direnovasi itu bukan rumah dinas. Melainkan gedung terpisah dari rumah dinas. Itu gedung untuk keperluan publik, fasilitas umum,” tegasnya.

Gedung itu biasa digunakan untuk rapat karena tak ada ruangan untuk rapat di rumah dinas. Selain itu juga untuk menerima tamu. Memang direncanakan akan dibangun kamar tamu di sana karena sering ada tamu masyarakat dari daerah.

Apalagi sejak pandemi banyak masyarakat datang mengadu, mulai dari seniman, pelaku UMKM dan sebagainya dari berbagai daerah. Mereka sering datang di luar jam kerja kantor, terkadang baru sampai malam hari di Padang.

“Selama ini saya inapkan di hotel dengan biaya pribadi. Ada juga yang memaksa rela tidur di mushala,” ujarnya pada sejumlah wartawan di rumah dinasnya, Sabtu (21/8).

Menurut dia melihat keadaan itulah ada usul untuk membuat kamar tamu. Terlepas dari rencana itu pun, tambah dia, gedung tersebut memang perlu direnovasi. MCK tidak ada, kebocoran banyak. Struktur bangunan juga sudah goyah.

Sehingga memakan biaya besar karena bukan lagi diperlukan sekadar renovasi melainkan banyak pembangunan ulang. Biaya tambah besar karena bangunan didesain tahan gempa dan memiliki shelter.

Baca Juga:  Tim Cagar Budaya Padang: Indarung Aset yang Luar Biasa!!

Untuk jumlah kebutuhan anggaran ini tambah Supardi, bukan ia yang menghitung namun dilakukan oleh konsultan perencanaan pembangunan. Merekalah yang menilai kelayakan, kondisi gedung, perencanaan dan pembiayaan. Jumlahnya yakni Rp 5,6 miliar.

Gedung itu tambah Supardi rencananya akan dijadikan shelter yang juga bisa dimanfaatkan masyarakat. “Sejak lama BNPB menginstruksikan pembangunan shelter,” ujarnya.

Selain itu, rencana lain gedung itu untuk isolasi mandiri yang juga bukan untuk dirinya dan keluarga saja, namun juga warga sekitar. “Tapi kalau mau dihentikan silakan saja. Pemprov yang berwenang menghentikan karena yang mengerjakan pemprov, tender pun di pemprov,” tegasnya.

Supardi mengatakan, rumah dinas telah ia tempati sejak November 2019, jauh sebelum pandemi Covid-19. Sejak itu ia tidak pernah minta dilakukan renovasi untuk rumah dinas bahkan furnitur pun masih peninggalan ketua dewan yang terdahulu.

Dia mengatakan kabar terkait renovasi ini telah banyak beredar dan banyak tak sesuai fakta. Ia sampai ditelpon DPP Gerindra pusat untuk memberikan klarifikasi.

“Saya kader Gerindra, kami di Gerindra tetap komit berpihak pada masyarakat dan penanganan pandemi. Jadi jika soal renovasi ini digiring sebagai isu kami tidak peduli pandemi, itu tidak benar dan tidak beralasan,” tegasnya. (eko)