Pilgub Sumbar Masuk Kerawanan Tinggi

37
ilustrasi. (net)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali memperbaharui data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 untuk ketiga kalinya, kemarin (22/9). Pembaharuan dilakukan untuk merespons kondisi terbaru akibat semakin luasnya penyebaran Covid-19, tak terkecuali di daerah pelaksana pilkada. Pemilihan gubernur (pilgub) Sumbar, juga masuk kerawanan tinggi.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, dalam IKP sebelumnya, hanya ada empat aspek yang menjadi indikator kerawanan. Yakni sosial-politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi. Namun dalam IKP terbaru, pihaknya menambah indikator kerawanan akibat pandemi. ”Pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pilkada 2020,” ujarnya saat merilis IKP di Kantor Bawaslu RI, kemarin.

Dalam melihat indikator kerawanan sebuah daerah pilkada terhadap pandemi, lanjut dia, Bawaslu mengukur dari beberapa variabel. Yakni, jumlah penyelenggara yang terinfeksi atau meninggal akibat covid, penyelenggara yang tidak taat protokol kesehatan, lonjakan pasien covid di daerah, dan jumlah penyelenggara yang mundur akibat Covid-19.

Selain itu, variabel lainnya adalah perubahan status zonasi sebuah wilayah, penolakan tokoh atau ormas terhadap pelaksanaan pilkada di masa pandemi serta informasi terkait penanganan Covid-19 oleh faskes. Dari berbagai variabel tersebut, Bawaslu menyimpulkan ada 50 daerah di level kabupaten/kota yang masuk rawan kategori tinggi. Jumlah itu meningkat dibanding data Bawaslu Juni lalu yang hanya 26 daerah.

”Yang rendah 85 kabupaten kota, kemudian yang sedang di 126 kabupaten kota yang tinggi di 50 kabupaten/kota,” imbuhnya. Untuk daerah yang paling rawan akibat pandemi, Bawaslu menempatkan Kota Depok di posisi paling atas. Diikuti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kota Manado di posisi lima besar.

Dari 50 daerah yang masuk kategori rawan tinggi, beberapa di antaranya ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti Kota Semarang, Kota Surabaya, Trenggalek, Boyolali, Purworejo, Sragen, Demak, Grobogan, Pemalang, Kendal, dan Kota Pasuruan.

Sementara di level provinsi, dari sembilan yang menggelar pemilihan gubernur, Bawaslu menetapkan semuanya masuk rawan tinggi. Di mana Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara menempati tiga besar.

Atas dasar tersebut, lanjut Afif, Bawaslu memberikan sejumlah rekomendasi. Khususnya daerah dengan kerawanan tinggi. Yakni, penyelenggara, peserta dan pemilih harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ”Kita juga berharap penyelenggara, pemda, Satgas berkoordinasi secara berkelanjutan dalam keterbukaan informasi terkait perkembangan kondisi pandemi,” tuturnya.

Selain itu, Afif juga meminta koordinasi kepolisian dan satgas Covid-19 setempat dalam penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan. ”Ketertiban hukum, aturan, ketertiban politik jadi kata kunci untuk kita bisa melanjutkan tahapan pilkada,” kata pria asal Sidoarjo itu.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menambahkan, IKP diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menghadapi masa kampanye. Daerah dengan kategori rawan tinggi misalnya, dapat menyiapkan upaya mitigasi yang lebih maksimal. ”Untuk mencegah penyebaran covid lebih luas,” pungkasnya.

Waspadai Klaster Perkantoran
Sementara itu, penyebaran Covid-19 di Sumbar mulai tidak terkendali. Selasa (22/9), sebanyak 216 warga Sumbar terkonfirmasi positif. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar menyebut klaster perkantoran patut diwaspadai dalam penyebaran virus. Seperti terkonfirmasinya 74 karyawan BRI Kanwil Padang yang positif Covid-19. Akibatnya, mewabahnya virus ini BRI Kanwil Padang tidak beroperasi sementara waktu.

Baca Juga:  Jadi Dewan Pembina JMSI Sumbar, Nevi Zuairina Ajak Perangi Hoax

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal kepada wartawan kemarin (22/9), membenarkan Senin (21/9) ada 24 karyawan BRI positif dan Selasa (22/9) 50 orang karyawan lainnya juga dinyatakan positif.

Jasman menyampaikan telah terjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Sumbar. Ia menyarankan, seluruh kantor BRI di Kota Padang ditutup pelayanannya sementara waktu. Menurutnya, temuan itu merupakan klaster baru penyebaran Covid-19 di Padang. Untuk itu, seluruh ruangan Kantor BRI di Kota Padang perlu disemprot disinfektan selama tiga hari, sebelum membolehkan karyawannya kembali masuk kerja. Jasman juga mengimbau agar seluruh karyawan BRI ikut tes swab. Manajemen juga perlu mengutamakan sistem work from home.

Sementara itu, dengan penambahan 216 kasus baru itu, total saat telah 4.663 orang warga Sumbar terinfeksi Covid-19. Sedangkan kemarin pasien sembuh bertambah 92 orang, sehingga total sembuh 2.407 orang. ”Selain itu, pasien positif meninggal juga bertambah 2 orang sehingga total yang meninggal karena Covid-29 sudah 97 orang,” jelasnya.

Dua pasien meninggal yakni wanita, 59, warga Ranah Parak Rumbio Kota Padang, seorang IRT, pasien RSUP M Djamil. Kemudian pria, 55, warga Gunuang Malintang, Limapuluh Kota seorang Polri, merupakan suspek, pasien RSUD Pariaman.

Untuk 216 kasus baru itu, Jasman merinci sebarannya. Yakni, Kota Padang 108 orang, Kota Bukittinggi 13 orang, Kota Solok 9 orang, Kota Payakumbuh 7 orang Kota Pariaman 4 orang, Kota Padangpanjang 1 orang, Kabupaten Agam 25 orang, Kabupaten Sijunjung 9 orang, Kabupaten Solok 1 orang, Kabupaten Tanahdatar 4 orang, Kabupaten Pasaman Barat 17 orang, Kabupaten Pesisir Selatan 9 orang, Kabupaten Padangpariaman 7 orang dan Kabupaten Limapuluh Kota 2 orang.

Saat ini dalam penyebaran wabah tersebut, Kota Padang dan Kabupaten Agam masih berstatus zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penyebaran virus tersebut. Sementara 9 daerah lainnya berstatus zona oranye dan 8 daerah lain berstatus zona kuning. Jasman mengimbau masyarakat agar patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus dapat ditekan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, ada dua sisi dalam hal pengendalian Covid-19 di Sumbar. Pertama sisi pemerintah dan kedua sisi masyarakat. Adapun dari sisi pemerintah telah melaksanakan kegiatan program testing, tracking, isolasi, dan treatment.
Katanya, mematuhi protokol kesehatan seharusnya dijadikan kebiasaan oleh masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Ditambah lagi, ke depan sudah ada Perda Kebiasaan Adaptasi Baru yang mengikatnya.

Kemudian untuk sisi masyarakat, menurutnya, kesadaran masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan masih kurang. Mestinya, masyarakat betul-betul memahami protokol kesehatan dalam kondisi pandemi Covid-19. ”Ternyata masyarakat masih ada yang menganggap enteng virus korona dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker,” ucapnya. (jpg/wni)