Di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Sumbar terus mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan arah Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) melalui penguatan ekonomi halal dan pemberdayaan masyarakat.
Komitmen tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan pembangunan daerah dilandaskan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Nilai ini menjadi panduan Pemprov dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengembangan pariwisata halal.
Langkah konkret terlihat dari pengembangan kawasan ramah muslim, seperti Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) di Pantai Padang, Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawi, dan kawasan Nasi Kapau Bukittinggi.
Seluruh tenant di kawasan tersebut telah bersertifikat halal dan dilengkapi fasilitas ibadah yang representatif.
Baca Juga: Kamar WBP Dirazia, Barang Terlarang Disita
Selain itu, Pemprov juga mendorong sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, memperluas promosi wisata syariah, serta menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia, KNEKS, dan KDEKS Sumbar.
Hasilnya, dalam IMTI 2023, Sumbar menempati peringkat ketiga nasional setelah NTB dan Aceh, serta meraih Juara Umum Anugerah Adinata Syariah dengan tujuh kategori unggulan.
KDEKS Sumbar juga dinilai sebagai salah satu yang paling aktif secara nasional dalam memperkuat literasi ekonomi syariah dan kolaborasi lintas sektor.
Puncaknya, Sumbar ditunjuk sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional KDEKS se-Indonesia yang digelar akhir Oktober 2025 ini.
Selain memperkuat kelembagaan, Pemprov Sumbar juga menumbuhkan kesadaran publik melalui Minangkabau Halal Festival, yang telah menjadi agenda tahunan selama dua tahun terakhir.
Kegiatan ini memadukan budaya Minangkabau, ekonomi syariah, dan pariwisata religi.
Sebagai lanjutan, Pemprov bersama KDEKS akan menggelar Konferensi Wakaf Internasional pada awal November di Padang.
Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh wakaf dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat peran wakaf dalam ekonomi berkeadilan.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, seluruh langkah ini merupakan implementasi nilai ABS-SBK dan amanat undang-undang.
“Nilai ABS-SBK bukan hanya warisan, tetapi pedoman dalam kebijakan dan kehidupan bermasyarakat,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
Dengan fondasi budaya yang kuat dan kebijakan konsisten, Sumatera Barat kini kian mantap sebagai poros wisata halal nasional sekaligus model ekonomi syariah berbasis nilai dan keberlanjutan.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
