Kecewa Pembebasan Lahan Lamban, Kapolda: Jangan Ada Yang Bermain!!

28
TERBENGKALAI: Gerbang Tol Padang-Pekanbaru di Padangpariaman, sekitar kawasan Kasang yang merupakan Seksi I Padang-Sicincin. Juli pembebasan ditarget rampung dan Agustus rencana pembangunan dilanjutkan.(SY RIDWAN/PADEK)

Lambatnya progres pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, terutama Seksi I Padang-Sicincin, turut menjadi perhatian serius Polda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra sendiri berkomitmen mendukung percepatan pembangunan tol tersebut. Hal itu ditegaskan Teddy saat berdiskusi dengan Padang Ekspres, di ruang kerja kapolda Kamis (23/6) siang.

“Kami dan jajaran komit mendukung percepatan pembangunan proyek strategis nasional ini,” sebut Teddy.

Ia sendiri tidak menampik kalau progres pembebasan lahan terbilang lamban. Menurutnya sejak awal opini yang dibangun ke masyarakat sudah salah.

Narasi ganti rugi lahan seharusnya tidak dimunculkan karena masyarakat akan merasa rugi jika lahan diserahkan. Apalagi di awal-awal memang ganti rugi yang diberikan tidak sesuai sehingga memunculkan gejolak.

“Seharusnya ganti untung, bukan ganti rugi. Minimal lahan masyarakat jangan diganti di bawah harga standar,” tuturnya didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumbar lainnya.

Teddy sendiri sedikit merasa kecewa, ke pihak terkait yang bertanggungjawab penuh (BPN Sumbar, red) terhadap pembebasan lahan itu. Hal itu karena pihaknya kurang dilibatkan dalam proses tol tersebut. Ketika ada persoalan, baru penegak hukum dilibatkan dan dicari-cari.

Katanya Polda Sumbar memiliki jajaran hingga ke bawah, seperti polres, polsek-polsek dan ada personel babinkantibmas yang selalu turun ke masyarakat.

“Dari awal mestinya harus dilibatin. Kita ada babinkantibmas yang selalu berada di tengah masyarakat. Dan ini harus dibangun sejak dini, sehingga proses (pembebasan lahan, red) tidak berbelit,” ujarnya. “Jadi gunakan perangkat yang ada ini, termasuk babin di Polri untuk sosialisasi dan edukasi,” tambahnya.

Kapolda sendiri menilai, penghambat lambannya progres tol itu, karena ada mafia-mafia atau oknum yang bermain. “Jadi jangan ada yang bermain,” ujarnya.

Bahkan sudah ada laporan yang masuk ke Polda Sumbar terkait persoalan pembebasan lahan itu di masyarakat. “Tapi kita suruh perdata dulu untuk penyelesaiannya karena belum ada unsur pidana,” ujar Teddy.

Baca Juga:  BRI Kanwil Padang Dukung HIPMI Sumbar, KTA HIPMI Dalam Bentuk Brizzi

Lebih jauh disampaikannya, meski bermasalah, namun kabar baiknya, pembangunan tol tersebutbakal tetap dilanjutkan. Bahkan, pogres tol juga sedang diusulkan masing-masing bupati dan wali kota yang daerahnya bakal dilalui jalur tol.

“Kita sudah dapat infonya kalau Menteri PUPR mau melanjutkan Tol Padang-Pekanbaru ini. Selain itu kita juga sudah diskusi dengan Balai Besar Jalan Nasional,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar juga komit menuntaskan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru, Seksi I Padang-Sicincin. Target pembebasan Juli diyakini bisa terealisasi mengingat sudah tidak ada lagi penolakan dari warga.

“Jadi sekarang warga tak ada yang menolak. Mereka malah nunggu pembayaran ganti rugi,” sebut Wagub Sumbar Audy Joinaldy didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi Syafrizal Ucok saat berdiskusi dengan Padang Ekspres, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, Pemprov Sumbar sudah satu tekad menyelesaikan proyek nasional ini, meski wewenang penuh ada di tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar terkait pembebasan lahan ini.

Menurutnya, jika proses ganti rugi tidak jelas dan masih terkatung-katung, seharusnya Kementerian ATR/BPN bergerak cepat sejak dulu mengevaluasi jajarannya yang berada di Sumbar. Karena sudah 3,5 tahun, pembebasan seksi I tidak tuntas-tuntas.

“Kenapa ngak ada evaluasi. Kenapa ngak kirim orang-orang kanwil yang sudah sukses selesaikan tol dN ditugasi di sini,” ujar Audy.

Audy sendiri heran, sebenarnya tugas Pemprov Sumbar sejauh mana untuk tol ini. Pasalnya BPN Sumbar sendiri sangat sulit diajak untuk berkoordinasi. Bahkan pemprov sendiri tidak pernah diajak bersosialisasi ke masyarakat. “Jadi kesannya untuk tol ini jalan sendiri-sendiri,” tutur wagub.

Tidak tuntas-tuntas proses ganti rugi pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru terutama Seksi Padang-Sicincin (Seksi I) ini menjadikan pembangunan tol ini paling lambat se Indonesia. (wni)