Gubernur Sumbar Minta 9 Pejabat Tinggi Pratama ‘Baca’ RPJMD

41

Gubernur Sumbar Mahyeldi A melakukan penyegaran bawahannya dengan melantik sembilan Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sumbar. Beberapa pejabat promosi, lainnya dimutasi dan tidak ada yang non job.

“Ini sudah sesuai dengan aturan dan rekomendasi KASN. Jadi tidak ada yang di non job-kan,” katanya saat pelantikan di Padang, Senin malam.

Sembilan orang pilihan itu adalah Nazwir yang sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Sumbar menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM Sumbar. Dr Jefrinal Arifin yang sebelumnya menjadi Kepala BPSDM Sumbar menjadi Kepala Badan Kesbangpol Sumbar.

Delliyarti SM yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Prov Sumbar menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumbar. Dedy Diantolani yang sebelumnya Kepala Satpol PP Sumbar menjadi Kadispora Sumbar. Drs Bustavidia dari Kadispora Sumbar menjadi Kepala BPSDM Sumbar.

Lalu Amasrul yang sebelumnya Sekda Kota Padang menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar. Drs Syafrizal dari
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar digeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Sumbar.

Ahmad Zakri dari Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumbar. Dr. Ir. Desniarti dari Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar menjadi Kadis Kelautan dan Perikanan Sumbar.

Baca Juga:  193 Pemakalah-10 Keynote Speaker Sharing di CITES 2022 

Gubernur menekankan kepada pejabat yang dilantik agar memahami dan membaca kembali RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan karena itulah yang akan dilakukan lima tahun ke depan sesuai kesepakatan dengan DPRD Sumbar.

Ia mengatakan RPJMD 2021-2026 itu disesuaikan dengan masa jabatan yang hanya hingga 2024. Karena itu akan ada percepatan yang akan dilakukan sehingga dukungan soliditas kebersamaan sangat diharapkan.

“Kemudian tolong baca dan pahami komitmen dalam 15 janji kepala daerah yang tertuang dalam program unggulan hingga 2024.
Tolong baca dan pahami Renstra OPD masing-masing pastikan dan pastikan tugas OPD dilaksanakan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia juga meminta agar pejabat yang baru dilantik untuk menjaga komunikasi dan kordinasi serta membangun kolaboratif baik secara internal, antar OPD dan dengan semua pihak lain seperti DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi dan pers.

“Jadilah teladan. Berikan contoh terlebih dahulu tentang semangat, disiplin serta kerja keras,” tegasnya.

Pada masa pandemi yang memberikan dampak serius pada segala bidang, pejabat yang baru juga dituntut untuk ikut mencarikan solusi. “Persoalan ini tidak mungkin diselesaikan kalau tidak bersinergi dan bekerja sama,” pungkasnya. (*)