Capaian Vaksinasi Sekolah Masih Ada Yang Nol, Lakukan Pendekatan Persuasif

11
Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.(NET)

Sebanyak 8 dari 85 sekolah di Dharmasraya persentase capaian vaksinasinya masih nol. Hal itu diungkapkan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam kegiatan apel gabungan, dan memberikan arahan dalam menghadapi pemberlakuan PPKM Level dua berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 44 Tahun 2021.

Ia menambahkan, Selasa (21/9) dirinya juga sudah melakukan zoom meeting dengan jajaran Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, lepala sekolah, camat dan kepala puskesmas, membahas persiapan bidang pendidikan menghadapi pemberlakukan PPKM level dua.

Saat ini, dari 85 sekolah, ada 10 sekolah yang vaksinasinya sudah mencapai angka 96 persen. Namun di sisi lain, juga ada delapan sekolah yang vaksinasinya masih nol.

“Ini apakah kepseknya yang salah, atau guru gurunya yang tidak mau divaksin. Saya minta kepada Pak Sekda, hal ini agar ditindaklanjuti dengan tegas,” tandasnya. Bupati berharap dukungan semua pihak untuk mempercepat capaian target vaksinasi di Kabupaten Dharmasraya.

“Kita semua harus bergerak, turun ke bawah menyampaikan dan mengajak masyarakat, lingkungan keluarga, di kompleks tempat tinggal, untuk vaksin. Agar kita bisa segera lepas dari Covid ini. Sudah dua tahun kita mengurus hal yang melelahkan ini. Sangat terganggu perjalanan pemerintahan kita, karena mengurus Covid-19. Jadi sangat perlu kerja sama yang baik dari kita semua,” ucapnya.

Meski Kabupaten Dharmasraya sudah turun level dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dari sebelumnya di level tiga, kini sudah di level dua, namun sampai dengan Rabu (22/9) jumlah warga Dharmasraya yang divaksin baru sampai pada persentase 37 persen.

Untuk itu, kepada seluruh ASN harus ikut vaksin. Di targetkan, pada Desember ini target vaksin tersebut terealisasi sekitar 50 persen.

Jangan Ada Paksaan

Sementara itu, terkait pelaksanaan vaksinasi terhadap pelajar umur 12-17 tahun di Kota Solok, DPRD Kota Solok meminta Pemko Solok untuk melakukan sosialisasi kepada siswa dan orangtua.

“Setidaknya jangan dilakukan pemaksaan dan ancaman, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan Surat Edaran Wali Kota tentang vaksinasi, sampai saat ini tetap mengutamakan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan tidak ada unsur pemaksaan,” ujar anggota DPRD Kota Solok, Ade Merta.

Berdasarkan surat edaran Wali Kota Nomor : 420/899/DDIK-SE-KP-2021 tanggal 16 September 2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan SLB salah satunya menyatakan bahwa siswa siswi wajib vaksin.

Baca Juga:  Dispora Sumbar Cari 1 Kader Pemuda Daerah Ikuti Program PPAN 2022

Atas hal itu, ia minta Pemerintah Kota Solok agar menyosialisasikan terlebih dahulu dan memberikan pemahaman serta edukasi yang terbaik agar proses vaksinasi kepada pelajar berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

“Seharusnya Pemerintah Kota Solok memiliki kepekaan hati yang tinggi terhadap vaksinasi dan beban psikologis pelajar serta wali murid karena belum disosialisasikan,” katanya.

Anggota DPRD Solok lainnya, Deni Nofri Pudung mengatakan, pihaknya sadar betul bahwa vaksinasi yang dilaksanakan bertujuan agar pandemi Covid-19 ini bisa segera selesai adalah pilihan yang harus dipertimbangkan.

Ia mendukung dan mendorong secara penuh agar vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar untuk belajar tatap muka menjadi kenyataan. Ia menyebut dalam hal ini, sangat penting pendekatan secara persuasif.

Kalau melihat UU Kesehatan RI no 36 TH 2009 mengenai hak dan kewajiban bagian ke satu pasal 5 yang berbunyi setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Namun, sosialisasi dan pendekatan secara persuasif harus menjadi prioritas Pemko, jangan nanti ada laporan-laporan miring dari orangtua siswa terkait pelaksanaan vaksinasi, disinilah peran sosialisasi dan pendekatan itu perlu dilakukan,” ujarnya.

Menyikapi itu, Wako Solok Zul Elfian Umar mengatakan, sebelum pelaksanaan vaksinasi pelajar di Kota Solok, pihaknya sudah menginstruksikan dinas terkait dan pihak sekolah untuk merangkul dan mensosialisasikan kepada orangtua siswa.

Sosialisasi dilaksanakan terlebih dahulu untuk memberikan informasi yang akurat tentang vaksinasi, terutama untuk vaksinasi usia 12-17 tahun. Sebelum dilaksanakan vaksinasi dimintakan Surat Persetujuan orangtua terlebih dahulu.

Tak hanya itu, pihaknya juga memperbolehkan orangtua siswa untuk ikut vaksin di sekolah sebagai bagian merangkul seluruh elemen yang berkaitan dengan siswa, sehingga memperlancar proses vaksinasi nantinya.

“Dinas Pendidikan juga sudah melaporkan kalau pihak orangtua sudah diberikan surat pernyataan setuju atau tidaknya anaknya untuk di vaksin, jika setuju (divaksin) ikut PBM tatap muka, (tapi) kalau tidak setuju, diberikan (sekolah) daring,” pungkasnya. (ita/frk)