KI Dinilai On the Track, Nurnas: Pastikan Semua Badan Publik Terbuka!

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas merupakan tokoh yang menjadi inisiator lahirnya Komisi Informasi (KI) di ranah Minang bersama masyarakat sipil tahun 2014.

Sejarah kelahiran komisi yang menjadi garda terdepan dalam keterbukaan informasi publik tersebut diungkapkan Nurnas saat jadi narasumber Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Painan Convention Center (PCC), Sabtu (24/10/2020).

Nurnas menjelaskan, KI bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengawal terbukanya informasi publik di Sumbar.

“Kala itu (tahun 2013) dua orang anak muda datang dan berdiskusi dengan saya, yakni Rony Saputra dari LBH dan Adrian Toaik seorang wartawan. Kemudian, ada demo penyampaian aspirasi untuk membentuk Komisi Informasi di Sumbar 2013. Akhirnya saya selaku Anggota DPRD merespons dan berjuang dengan kawan di Komisi III DPRD Sumbar waktu itu, ada anggota lainnya Zulkifli Djailani selalu Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar. Kami mendesak Pemprov Sumbar memfasilitasi lahirnya Komisi Informasi sesuai UU 14 Tahun 2008,” beber Nurnas.

Kini KI Sumbar tetap eksis dan terus melakukan pengawalan keterbukaan informasi badan publik.

Baca Juga:  Serahkan Anugerah Badan Publik, Irwan: Terbukalah Kelola Uang Negara

“Tugas KI (komisi informasi) itu memastikan terbukanya informasi publik yang diproduksi oleh semua badan publik yang dibiayai APBN atau APBD. Jika tak itu kerjanya KI, maka saya orang pertama yang menghook-nya. Allhamdulillah hari ini di periode kedua KI Sumbar masih on the track, bahkan saya menyaksikan sendiri sebuah lembaga didanai APBD memajang anggarannya di dinding kantornya.  Berapa gaji dan perjalanan dinas komisioner KI bisa diketahui,” kata Nurnas.

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan Nurnas bisa memberikan pemahaman kepada seluruh orang bahwa transparansi atau keterbukaan itu bagian dari partispasi dan pengawasan terhadap semua hal yang didanai oleh uang rakyat.(rel)