Realisasi Dana Desa di Sumbar Capai Rp322 M, Padangpariaman Terendah

79
Heru P Nugroho Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar. (Foto DJPb Sumbar)

Realisasi Dana Desa di Sumatera Barat hingga 25 Mei 2021, sudah mencapai Rp 322,28 miliar yang terdiri dari 231,05 miliar Dana Desa, Rp50,91 miliar Earmarked 8%, dan Rp40,31 miliar BLT Desa.

Dari 14 kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi Dana Desa di Sumbar, minus Padang, Solok, Padangpanjang, Payakumbuh dan Bukittinggi. Realisasi tertinggi diraih Kabupaten Agam, Pasaman, Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok, dengan rata-rata penyaluran 37 persen. Agam misalnya, mendapatkan Dana Desa sebesar Rp79,977 miliar dengan realisasi mencapai Rp320,347 miliar atau 37,95 persen.

Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Padangpariaman dengan realisasi 12,62 persen. Padangpariaman mendapat alokasi Rp99,705,928,000 miliar dan direalisasikan hingga 25 Mei baru Rp 12,587,210,880 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Di tahun 2021 ini, telah ditetapkan beberapa prioritas penggunaan Dana Desa dalam program pemulihan perekonomian Desa yakni: Program Padat Karya Tunai, Jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT), Pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, dan Program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan pedesaan melalui peningkatan peran BUMDes

Baca Juga:  Gelar Customer Gathering, Hino Perkenalkan Line Up Euro4 di Padang

Jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sejak tahun lalu menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. BLT Desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan kenaikan kemiskinan maupun jumlah pengangguran di desa.

“Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain masyarakat yang kehilangan mata pencaharian; belum terdata (exclusion error); dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,” sebut Heru.

Heru menekankan pentingnya akselerasi penyaluran Dana Desa. Perlu koordinasi yang lebih solid dan intensif serta harmonisasi dalam komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Nagari-Nagari.

“Karena itu, Kanwil DJPb Sumatera barat senantiasa berupaya untuk terus melakukan koordinasi dengan seluruh Pemda dalam rangka mengawal penyaluran Dana Desa tahun 2021 tersebut,” ujarnya. (*/hsn)