Pilkada, Gubernur Sumbar Lantik 8 Pjs Bupati dan Pjs Wali Kota

83
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno foto bersama usai melantik delapan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota, Jumat (25/9), di Auditorium Gubernuran.

Pilkada serentak 2020 menyebabkan kekosongan jabatan bupati dan wali kota di Sumbar. Jumat (25/9/2020), Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik 8 penjabat sementara (Pjs) bupati dan walikota di Auditorium Gubernuran.

“Sesuai aturan, petahana yang memilih maju Pilkada, harus cuti selama masa kampanye selama 71 hari, sejak 26 September sampai 5 Desember 2020,” ujar Irwan Prayitno.

Delapan Pjs Bupati dan Wali Kota yang dikukuhkan Gubernur Sumbar, yaitu:

  1. Kepala Dinas Perdagangan Sumbar Asben Hendri SE MM sebagai Pjs Wali Kota Solok

2. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumbar Zaenuddin SE MM sebagai Pjs Wali Kota Bukittinggi

3. Kepala Dinas Kominfo Sumbar Drs Jasman MM sebagai Pjs Bupati Solok Selatan

4. Kepala Inspektorat Sumbar Drs Mardi MM sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan

5. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri SE MSi sebagai Pjs Bupati Padangpariaman

6. Kepala Bappeda Sumbar Hansastri SE Ak MM Cfra sebagai Pjs Bupati Pasaman Barat

7. Asisten II Setda Sumbar Ir Benny Warlis MM sebagai Pjs Bupati Agam

8. Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman SE MSi sebagai Pjs Bupati Tanahdatar

Mereka resmi melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020, seiring dengan masa kampanye Pilkada di wilayah-wilayah tersebut.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyampaikan ada lima aturan yang harus diperhatikan dalam menjabat sementara Bupati dan Wali Kota. Harus menjaga ketentraman dan ketertiban daerah.

Kemudian, melanjutkan pelaksanaan pemerintah di kabupaten kota yang sudah menjadikan kewajiban sebagai kepala daerah. Berikutnya, setiap ada penggantian para pejabat eselon II, harus ada izin Mendagri. Peraturan daerah dan APBD harus bisa dikoordinasikan dengan Kemendagri dan pejabat di daerah.

Baca Juga:  KI Dinilai On the Track, Nurnas: Pastikan Semua Badan Publik Terbuka!

Yang paling penting menyukseskan Pilkada yang berlangsung di daerahnya dengan menjaga netralitas.”Yang kelima ini adalah poin paling penting dalam suasana politik pesta demokrasi Pilkada. Agar semua bupati wali kota yang barusan dikukuhkan, tetap ikuti aturan yang berlaku. Termasuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19,” kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno meminta delapan pejabat tersebut memaksimalkan kondusifitas sosial politik selama kampanye pilkada dan meminta mereka segera berkoordinasi dengan KPU, untuk mengguatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan selama kampanye.

Jangan sampai kerawanan potensi penularan Covid-19 meningkat. “Mudah-mudahan dengan lima tugas itu, para Bupati Walikota tersebut bisa menjalankan dengan baik,” harapnya.

Selanjutnya ia juga berharap para pejabat Bupati dan Wali Kota sementara ini bisa mengatur waktu, urusan pemerintah daerah jangan sampai terabaikan. Karena seorang pejabat kepala daerah harus bisa mengatur waktu untuk kepentingan pembangunan daerah.

Irwan Prayitno menyampaikan dalam pengusulan pejabat pengganti sementara Bupati Wali Kota setiap daerah ada tiga pejabat eselon II di Pemprov Sumbar.  “Tentunya sudah ada ketentuan yang jelas dari semua yang kami usulkan,” kata gubernur Sumbar.

Pjs Bupati Wali Kota segera memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan bersama DPRD. Mereka harus memelihara ketertiban masyarakat dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wali Kota sampai ada yang kepala daerah definitif. (hsn)