Kementerian Keuangan melalui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar menyerahkan penghargaan berupa plakat dan piagam kepada gubernur atas capaian Pemprov Sumbar mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.
Plakat dan piagam diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Heru Pudyo Nugroho SE MBA kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi, di auditorum Gubernuran, Senin (25/10/2021).
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota dan Bupati se-Sumbar atas capaian opini WTP. Selain penyerahan penghargaan, dilaksanakan juga kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2021.
“Tahun ini, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat kembali memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Heru Pudyo Nugroho.
Berdasarkan pemeriksaan BPK, dihasilkan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK yang menunjukkan, laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Penghargaan akan diberikan dalam bentuk Plakat kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih 5 kali, 10 kali, dan 15 kali WTP berturut-turut hingga tahun 2020. dan Piagam kepada Pemerintah Daerah yang meraih WTP pada tahun 2020.
Sampai tahun 2020, terdapat 17 Pemda di Sumbar yang telah berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut dan 19 Pemda berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD di tahun 2020. Dengan capaian ini, akan diserahkan penghargaan Plakat kepada 17 Pemda dan Piagam kepada 19 Pemda tersebut.
“Capaian WTP ini merupakan prestasi yang membanggakan dikarenakan dapat dicapai pada situasi pandemi Covid-19,” kata Heru.
Heru juga menyampaikan harapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021, yakni capaian WTP yang telah diperoleh tersebut diharapkan dapat berbanding lurus dengan indikator kesejahteraan masyarakat di daerah. (*)
