Pemprov Sumbar Targetkan Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik Rampung Desember 2025

Proyek dengan nilai investasi Rp2,8 triliun ini akan menggunakan lahan seluas 18,7 hektare, dengan tambahan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp562 miliar.

Komitmen percepatan tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi di Istana Gubernuran, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, Rabu (29/10/2025). Dalam rapat, seluruh pihak menyepakati agar pembebasan lahan diselesaikan paling lambat Desember 2025.

“Kita sepakat untuk menuntaskan pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik ini secepat mungkin. Insya Allah November atau paling lambat Desember sudah selesai. Semua pihak mendukung percepatan ini,” ujar Gubernur Mahyeldi.

Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar proses pembebasan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Karena itu, saya minta Dinas Perkimtan, BPN, HPSL, dan niniak mamak agar terus memperkuat komunikasi dan koordinasi. Semua harus berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga rasa saling percaya,” tegasnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Adib Alfikri, serta Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiarsyah. Turut hadir pula perwakilan Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku pelaksana proyek, Pemerintah Kota Padang, dan niniak mamak KAN Lubukkilangan.

Sebelumnya, pada Senin (27/10/2025), Gubernur Mahyeldi bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil telah meninjau langsung lokasi pembangunan flyover. Dari hasil peninjauan diketahui, pengerjaan fisik belum dapat dimulai karena proses pembebasan lahan masih belum rampung.

Dengan percepatan yang dilakukan, pemerintah berharap pembangunan Flyover Sitinjau Lauik segera dimulai, demi meningkatkan keselamatan, konektivitas, dan efisiensi transportasi di jalur strategis Sumatera Barat tersebut.(*)