Bencana Tekan Ekonomi Sumbar, Akademisi Unand Minta Pemulihan Akses dan UMKM Diprioritaskan

Harif menjelaskan, bencana menyebabkan kerusakan lahan pertanian, terputusnya akses transportasi, serta terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.

“Banyak lahan pertanian yang sebelumnya diproyeksikan panen akhirnya rusak. Akses transportasi terputus, mobilitas melambat, dan aktivitas ekonomi tidak berjalan normal,” ujar Harif.

Ia menambahkan, terganggunya akses dan mobilitas turut memukul sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi Sumbar.

Penurunan kunjungan wisata berdampak langsung pada pendapatan masyarakat.

Menurut Harif, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kelompok paling rentan karena banyak usaha berhenti total bahkan hancur akibat bencana.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rumah tangga. Ketika bencana terjadi, banyak usaha berhenti dan masyarakat akhirnya bergantung pada bantuan,” katanya.

Ia memperkirakan dampak bencana dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi Sumbar hingga 2026 jika tidak ditangani secara tepat dan terukur.

Harif menegaskan, prioritas utama pemerintah provinsi adalah pemulihan aksesibilitas, termasuk normalisasi sungai serta perbaikan jalan provinsi dan nasional dengan dukungan pemerintah pusat.

“Recovery akses jalan dan infrastruktur dasar harus segera dilakukan, lalu mengangkat kembali sektor UMKM, pariwisata, dan pertanian,” ujarnya.

Selain ekonomi, ia juga menyoroti pentingnya pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kembali normal.

Terkait relokasi warga dari kawasan rawan bencana, Harif menilai proses tersebut tidak mudah karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan pemerintah provinsi akan segera melakukan pemulihan faktor-faktor ekonomi masyarakat terdampak bencana.

“Lahan pertanian dan usaha masyarakat kita dukung. Kami juga memberikan relaksasi perbankan serta dukungan modal agar mereka bisa berdagang kembali,” kata Mahyeldi.

Ia menambahkan, pada 2026 Pemprov Sumbar akan melaksanakan pembenahan pascabencana melalui rencana rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan (R3P) secara komprehensif dengan dukungan pemerintah pusat.(yud)