Penanganan Covid-19 jadi Program 100 Hari

14
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. (IST)

Usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, kemarin (25/2), Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy bakal mengebut program kerja 100 hari pertama. Tugas pertama yang mereka lakukan dalam kepemimpinannya adalah melantik 11 bupati wali kota beserta wakilnya di Auditorium Gubernuran, hari ini (26/2).

Usai pelantikan kepala daerah (kada), gubernur dan wakil gubernur langsung rapat koordinasi (rakor) bersama 11 kepala daerah itu membahas sinkronisasi kerja pemerintah daerah dan provinsi. Termasuk, membahas penanganan Covid-19 di Sumbar. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, bakal memetakan program-program prioritas yang akan masuk program kerja 100 hari pertamanya setelah menjabat.

”Insya Allah dalam waktu 100 hari sesuai dengan komitmen ketika kampanye, kami akan melakukan persiapan segera Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar. Kemudian, memprioritaskan penanganan Covid-19 dan melakukan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Mahyeldi dalam keterangan persnya di Istana Negara, Kamis (25/2).

Selain itu, bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy ia juga akan melakukan penguatan pada bidang UMKM dengan memberikan kemudahan medapatkan modal berusaha bagi pelaku UMKM. Seperti diketahui di Sumbar diperkirakan ada sebanyak 590 ribu UMKM yang bergerak aktif dan menjadi perputaran ekonomi di Sumbar.


Kemudian, ia bersama wakil gubernur juga fokus pada bidang lainnya seperti peternakan, kelautan, perikanan, pariwisata, pendidikan. Percepatan pembangunan sektor-sektor akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat Sumbar. Selain itu, ia juga akan memberdayakan kearifan lokal Sumbar sesuai dengan falsafah ”Adat Basandi Syaarak, Syarak Basandi Kitabullah”, semuanya sudah tertuang dalam RPJM dan RPJMN. ”Kami meminta dukungan semua pihak termasuk masyarakat Sumbar agar visi dan misi, serta komitmen dalam membangun Sumbar ke depan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga berharap dukungan dari presiden dan juga jajaran Kementerian dan lembaga, DPR RI, DPD RI, DPRD untuk menyukseskan pembangunan segala sektor di Sumbar. ”Kami mohon dukungan agar bisa menjalan amanah dengan baik dan terwujudnya pembangunan Sumbar yang lebih baik,” ucapnya.

Seperti diketahui ada tiga pasangan gubernur yang dilantik. Selain pasangan Mahyeldi-Audy, Presiden Jokowi juga melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan EH Rosjonsyah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sumbar, Jasman Rizal mengatakan, setelah dilantik presiden gubernur langsung melantik bupati/ wali kota pada 26 Februari (hari ini, red). Menurut dia, dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sumbar lebih cepat dari pelantikan bupati wali kota, menjadi keistimewaan tersendiri. Terutama, bagi bupati dan wali kota yang akan dilantik pada 26 Februari.

Padahal, sebelumnya untuk pelantikan 11 kepala daerah itu dijadwalkan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sumbar, Hamdani. Namun setelah gubernur defenitif dilantik presiden, maka pelantikan kepala daerah itu akan dilakukan oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah.

Baca Juga:  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota, Terbentuk

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16/2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pasal 4 menetapkan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur.

Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan oleh wakil gubernur. Dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pelantikan dilaksanakan oleh menteri.

Seperti diketahui dari 13 yang daerah menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumbar, sebanyak 11 kabupaten/kota sudah ditetapkan pemenangnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Minus, Solok Selatan karena masa akhir jabatannya pada 22 Maret. Kemudian, Kabupaten Solok yang saat ini masuk dalam tahap proses pembuktian dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ke-13 kabupaten/kota yang menggelar pilkada itu, yakni Agam, Padangpariaman, Kota Bukittinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Kota Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Tanahdatar, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

Informasi yang beredar di grup Humas Pemprov Sumbar dalam penyelenggaraan acara pelantikan bupati wali kota, Pemprov Sumbar diberikan izin oleh Kemendagri untuk menyelenggarakan acara secara hybrid, serta menghadirkan peserta hanya 25% dari kapasitas maksimal gedung Auditorium Gubernuran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

IKA Unand Dukung Total

Sementara itu, Ketua Umum IKA Unand Asman Abnur menegaskan, gubernur dan wakil gubernur Sumbar adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Sumbar. ”Selamat pak Mahyeldi dan Pak Audy atas peresmian menjadi pemimpin Sumbar. Harapan saya pribadi dan IKA Unand, jadilah pemimpin untuk seluruh rakyat, apapun pilihan politiknya waktu pilkada lalu,” ujar Asman Abnur.

Masyarakat Sumbar, diharapkannya juga mendukung pemimpin yang sudah dipilih secara demokratis. Asman yang saat ini adalah anggota DPR RI menyatakan, IKA Unand sebagai organisasi komunitas alumni bersyukur bahwa Mahyeldi yang merupakan alumni Unand telah dilantik sebagai Gubernur Sumbar. ”Mudah-mudahan ini menjadi momentum eratnya kerja sama kelembagaan antara Pemprov Sumbar dan IKA Unand,” ujar Asman didampingi Ketua Harian DPP IKA Unand Surya Tri Harto.

Surya menambahkan, pelantikan Mahyeldi jadi gubernur menjadi kebanggaan bagi alumni Unand. ”Pak Mahyeldi dan Audy dilantik hari ini, jelas kebanggaan semua alumni Unand karena kembalinya trust dan trah pemimpin Sumbar ke Unand,” katanya. (wni)