Truk Over Dimensi, BPTD Wilayah III Seret Seorang Transportir  ke PN

41
Kepala BPTD Wil III Sumbar Deny Kusdyana

Sidang tindak pidana over dimensi dengan terdakwa tunggal DF, kembali dilanjutkan Kamis (25/2/2021) di PN Padang. Sidang kali ini untuk mendapatkan keterangan saksi-saksi yakni PPNS dari BPTD Wilayah III Sumbar.

“Kemarin, kami dari BPTD Wilayah III Sumbar hadir untuk memberikan keterangan kepada majelis hakim atas perkara hasil penyidikan PPNS BPTD Wilayah III Sumbar,” ujar Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumbar, Deny Kusdyana, di kantornya.

Seperti diketahui, sidang pertama pada Kamis minggu lalu (18/2/2021) dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan terhadap terdakwa DF.

Tindak Pidana Over Dimensi diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ yaitu terhadap perbuatan membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.


Perbuatan membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor dalam perkara ini dilakukan terhadap satu unit truk bak terbuka BA 8036 QU. Akibatnya, truk ini melebihi ukuran yang ditentukan dan mengangkut muatan lebih banyak dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Inilah yang disebut kendaraan Over Dimensi, sehingga menjadi Over Load atau ODOL. Kami di BPTD menjalankan amanat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berkomitmen memberantas Truk ODOL ini dengan mencanangkan program ZERO ODOL 2023,” tegas Deny.

Baca Juga:  Memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Gubernur Terbitkan Instruksi

Terpisah, Kepala Seksi LLAJ yang juga Ketua Tim PPNS BPTD Wilayah III Sumbar, Yugo Kristanto menjelaskan proses panjang diawali Penegakan Hukum yang dilaksanakan PPNS BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat bersama Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumbar, POM TNI AD I/4 Padang dan Satlantas Polres Aro Suka di UPPKB Lubuk Selasih pada 8 Oktober 2020 lalu.

Dalam kegiatan penegakan hukum itu ditemukan kendaraan BA 8036 QU tersebut. “Setelah dilakukan penyidikan, hasilnya diajukan ke Kejati Sumbar yang dinyatakan hasil penyidikan lengkap (P21) pada 15 Desember 2020 lalu. Dan akhirnya disidang di PN Padang,” ujar Yugo.

Penegakan hukum dilaksanakan agar para pengusaha truk jera dan tidak lagi membuat kendaraannya menjadi ODOL, yang mengakibatkan menurunnya kenyamanan masyarakat di jalan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

“Kami berharap agar para transportir maupun pengusaha angkutan untuk dapat menormalisasi kendaraan sesuai dengan ukurannya. Sebab, selama proses penyidikan, kendaraan disita sebagai barang bukti dengan bantuan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumbar. Hal ini sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (hsn)