Imigrasi Padang Sosialisasikan Peraturan Terbaru Izin Tinggal

33
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang melakukan sosialisasi peraturan tentang izin tinggal dan status keimigrasian bagi warga negara asing (WNA), Rabu (25/5/2022) di Padang.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang melakukan sosialisasi peraturan tentang izin tinggal dan status keimigrasian bagi warga negara asing (WNA), Rabu (25/5/2022) di Padang.

Kegiatan yang diikuti 75 orang peserta dari instansi terkait keimigrasian dan stakeholder itu dibuka langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasi Kanwil Kemenkumham Sumbar Novianto Sulastono.

Novianto menjelaskan, melalui kegiatan sosialisasi ini, instansi dan stakeholder yang mempergunakan tenaga kerja asing, atau mahasiswa asing bisa mengetahui tentang peraturan izin tinggal dan keimigrasian.

“Jadi ada peraturan yang terbaru menyangkut perpanjangan izin tinggal atau kunjungan. Ini yang kita sosialisasikan,” ungkap Novianto didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Napis.

Novianto mengatakan, perpanjangan izin tinggal tersebut, semula bisa dilakukan sebanyak empat kali dengan durasi  waktu sekali perpanjangan 30 hari.

Namun kini, berdasarkan peraturan terbaru Dirjen Keimigrasian, perpanjangan izin tingga hanya bisa dilakukan sebanyak dua kali dengan durasi waktu sekali perpanjangan selama 60 hari.

“Ada perubahan biaya juga. PNBP-nya. Untuk biaya yang lama, PNPB-nya itu Rp 500 ribu. Sementara berdasarkan PMK Menteri Keuangan Nomor 9 yang terbaru, untuk sekali perpanjangan Rp 2 juta,” papar Novianto.

Baca Juga:  Lulus Kuliah ke Turki, Pelajar MAN 1 Payakumbuh Terbentur Biaya

Dengan adanya sosialisasi ini, Novianto berharap, instansi dan stakeholder terkait keimigrasian mengetahui peraturan terbaru tentang izin tinggal dan keimigrasian ini.

“Sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang menyangkut orang asing,” tutur Novianto.

Sementara itu, Kepla Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Napis mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini sebanyak 75 orang yang berasal dari instansi dan stakeholder terkait keimigrasian.

“Yang kami undang dari pihak perguruan tinggi juga ada, perusahaan, seluruhnya yang mempekerjakan atau yang menggunakan, atau yang berhubungan dengan orang asing,” ujar Napis. (idr)