Sumbar Minta 800 Ribu Dosis Vaksin ke Pusat

16
AJUKAN PENAMBAHAN VAKSIN: Gubernur Mahyeldi Ansharullah saat mengikuti rapat koordinasi dengan sejumlah menteri Sabtu kemarin. Pada kesempatan itu, gubernur meminta tambahan dosis vaksin untuk Sumbar.(IST)

Stok vaksin menipis, Gubernur Sumbar meminta dukungan tambahan 800 ribu dosis vaksin ke pemerintah pusat dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Sabtu (24/7).

“Sumbar sudah mengusulkan tambahan vaksin sebanyak 800 ribu dosis. Sekarang sudah dipenuhi 30,7 ribu dosis. Kami berharap dukungan untuk sisa kebutuhan vaksin di Sumbar,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri rapat terkait penerapan level 4 di luar Jawa dan Bali diikuti secara virtual di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Sabtu (24/7) lalu.

Mahyeldi mengatakan antusiasme masyarakat untuk divaksin sudah meningkat signifikan sementara ketersediaan vaksin sudah menipis bahkan sebelumnya sempat kosong.
“Karena itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan vaksin di Sumbar agar healthimmunitybisa tercapai,” katanya.

Terkait Kota Padang yang masih masuk dalam daerah penerapan PPKM level 4, Mahyeldi mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki indikator cakupan penanganan Covid-19 agar daerah itu segera bisa diturunkan level asesment-nya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah konversi tempat tidur di Rumah Sakit untuk kebutuhan pasien Covid-19 sehingga persentase keterisian tempat tidur pasien atau BedOccupancy Rate (BOR) bisa diturunkan.

Selain rumah sakit, Pemprov Sumbar juga sudah melakukan tambahan tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, di antaranya di Asrama Haji Padang.
“Ke depan kita akan terus mengupayakan perbaikan indikator penanganan Covid-19 di daerah Sumatera Barat,” ujarnya.

Sementara itu distribusi bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial dan Bulog juga mulai dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu mengatakan ada 45 daerah pada 21 provinsi yang akan dilanjutkan penerapan PPKM level 4 pada 26 Juli sampai 8 Agustus 2021.

Daerah itu diantaranya Kota Bengkulu di Bengkulu, Kota Jambi di Jambi, Kalimantan Barat (Kota Pontianak), di Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru dan Banjarmasin kemudian juga beberapa kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Di Bangka Belitung Kota Bangka Barat Belitung dan Belitung Timur, Kepulauan Riau naik di Batam dan Tanjungpinang, di Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung. Pekanbaru di Riau, Padang di Sumbar, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Musi Rawas di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya.

Aturan pada penerapan PPKM level 4 masih relatif sama dengan sebelumnya yaitu sektor non esensial “workfromhome” 100 persen, belajar secara daring, untuk industri bisa bekerja 50 persen. Restoran dan cafe seluruhnya hanya melayani “takeaway”, mal tutup 100 persen kecuali untuk apotek dan toko obat. Beribadah di rumah, kegiatan sosial budaya juga masih dilarang.

Baca Juga:  Dinkes Tunggu Hasil Labor Pusat

Sedikit perbedaan untuk penerapan kali ini pedagang kaki lima dan PKL diberikan keringanan untuk bisa buka dengan penerapan protokol kesehatan dan waktu yang dibatasi. Pasar tradisional juga boleh buka dengan beberapa pembatasan-pembatasan.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengupayakan memanfaatkan APBN untuk membantu masyarakat terdampak. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar secepatnya mencairkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 melalui bantuan sosial dan program pendorong perekonomian.

Ia menyebut puluhan juta masyarakat dibantu melalui APBN dalam beberapa skema diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Bantuan Sosial Dana Desa, Subsidi listrik bagi rumah tangga 450 dan 900 VA, subsidi kuota belajar hingga bantuan beras Bulog.

Ia berharap berbagai bantuan berasal dari APBN itu bisa membuat masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban saat pemberlakukan PPKM. Rakor tersebut diikuti oleh di Menteri Keuangan, Menkes, perwakilan Mendagri, Perwakilan Kapolri, Panglima dan Kejaksaan Agung, dan para seluruh Gubernur serta Bupati, Walikota.

Stok Vaksin Sempat Kosong

Di hari yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyatakan bahwa dari total Vaksin yang diterima dari pemerintah pusat bisa dikatakan sudah 100 persen terealisasi atau terpakai.

“Kita masih menunggu tambahan vaksin dari pusat, sebab saat ini stok kita kosong atau nol,” kata Audy usai melakukan kunjungi RSUD dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (24/7).

Artinya dari total vaksin yang ada di Sumbar, semuanya sudah terpakai. Audy mengatakan sebanyak 30.600 dosis pemerintah provinsi masih menunggu pengiriman vaksin dari pusat. “Kita berharap vaksin bisa segera tiba dan langsung kita distribusikan ke daerah yang membutuhkan. Namun sampai sekarang belum sampai,” ungkapnya.

Wagub Audy mengatakan yang perlu dicatat masyarakat Sumbar sangat tingginya antusiasme warga dalam menerima vaksin Covid-19. Terbukti saat kita melakukan kunjungan dibeberapa daerah vaksinasi massa selalu ramai dikunjungi masyarakat.

“Alhamdulillah kita lihat antusias masyarakat beberapa daerah di Sumbar rela antre untuk di vaksin, termasuk para lansia mau bergiliran untuk bisa vaksin,” ujarnya.

Jadi stigma masyarakat Minangkabau tidak mau di vaksin itu tidak benar. Dengan sosialisasi mengajak masyarakat Sumbar bekerja sangat baik. Termasuk kerjasama dengan TNI dan Polri yang selalu mendukung dan membantu percepatan vaksinasi.

“Jadi kalau dihitung fair dari yang diterima dan disuntikkan itu satu persen, jangan dihitung dengan jumlah penduduk Sumbar, tapi berapa yang kita pakai, makanya capaian 100 persen,” sebutnya. (wni)