Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BNPB Pimpin Rapat R3P Sumbar, Bahas Huntara–Huntap dan Pergeseran Anggaran APBD

R
Penulis: Riyadhatul Khalbi❯

BNPB dan Pemda Sumbar bahas R3P untuk pemulihan 13 daerah terdampak bencana, termasuk percepatan huntara-huntap dan rencana pergeseran anggaran APBD.
BNPB dan Pemda Sumbar bahas R3P untuk pemulihan 13 daerah terdampak bencana, termasuk percepatan huntara-huntap dan rencana pergeseran anggaran APBD.
PADEK.JAWAPOS.COM—BNPB bersama Pemprov dan pemerintah daerah di Sumbar gelar rapat koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), Kamis (8/1/2026) di Aula Gubernuran Sumbar, untuk percepatan pemulihan 13 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi.


Advertisement

Rapat dipimpin Sekretaris Utama BNPB Rustian dan diikuti unsur Forkopimda Sumbar, kementerian/lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota. Rustian menyebut sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pemulihan.

“Kolaborasi kerja sama ini adalah yang utama dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana,” ujar Rustian.

Rustian menyampaikan seluruh 13 kabupaten/kota yang sebelumnya menetapkan status tanggap darurat kini telah memasuki fase transisi menuju pemulihan. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen R3P.

Advertisement

“Alhamdulillah semua dari 13 kabupaten/kota sudah transisi dari darurat menuju pemulihan. Itu yang membuat semangat kita untuk memastikan dokumen R3P ini,” katanya.

Ia juga menekankan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

“Saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah supaya dievaluasi terus pembuatan huntara maupun lahan untuk huntap. Setelah huntara selesai, masyarakat bisa segera mendapat hunian tetap,” ujarnya.

Advertisement

Rustian menambahkan, dokumen R3P bersifat dinamis dan dapat diperbarui jika ditemukan kerusakan baru akibat bencana susulan.

Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, mewakili Gubernur Sumbar, menyatakan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti mekanisme pergeseran anggaran APBD sesuai arahan pusat untuk mendukung pelaksanaan R3P.

“Akan ada mekanisme pergeseran anggaran dari APBD untuk penanggulangan bencana. Pemprov bersama DPRD akan membahas pengalokasian sebagian anggaran tersebut,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyebut pihaknya siap mempercepat proses pembahasan jika pemerintah daerah mengajukan penyesuaian anggaran.

“Kami siap agar pelayanan bisa lebih cepat, tepat, dan akurat,” katanya.

Rapat tersebut menjadi langkah awal penyelarasan kebijakan pemulihan pascabencana di seluruh daerah terdampak di Sumbar.(CR4)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banjir dan Longsor Pandai Sikek Berulang Tiga Kali Sejak 2024, Lima Rumah Terdampak

Banjir dan Longsor Pandai Sikek Berulang Tiga Kali Sejak 2024, Lima Rumah Terdampak

Banjir dan longsor kembali melanda Pandai Sikek, Tanahdatar. Warga menyebut bencana serupa sudah tiga kali terjadi sejak 2024.

Lembah Anai Kembali Terbuka, Kerentanan Transportasi Sumbar Belum Hilang

Lembah Anai Kembali Terbuka, Kerentanan Transportasi Sumbar Belum Hilang

Mengapa Lembah Anai sangat rentan? Simak analisis GIS dan geomorfologi terkait pentingnya mitigasi preventif di jalur utama Sumbar.

BNPB Waspadai Banjir dan Longsor, Sumbar Masuk Daerah Berpotensi Hujan Lebat

BNPB Waspadai Banjir dan Longsor, Sumbar Masuk Daerah Berpotensi Hujan Lebat

BNPB meminta Sumatera Barat dan sejumlah daerah di Sumatra meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi hujan lebat, banjir, longsor, serta lahar d

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer