
PADEK.JAWAPOS.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman Yudesri, S.I.P., M.Si., menegaskan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kematangan dan kualitas tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Hal tersebut disampaikan Yudesri saat membuka kegiatan penilaian interview EPSS Tahun 2026 yang berlangsung secara hibrid di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Pasaman, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Tim Penilai Badan (TPB) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melalui Zoom Meeting serta Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Kabupaten Pasaman secara langsung.
Sekda Yudesri menjelaskan bahwa pelaksanaan EPSS mengacu pada Peraturan Kepala BPS RI Nomor 3 Tahun 2022.
Evaluasi ini bertujuan memastikan penyelenggaraan statistik sektoral berjalan sesuai dengan prinsip Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang kini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB).
"IPS telah ditetapkan oleh kementerian terkait sebagai indikator outcome prioritas urusan statistik. Pada tahun 2024 lalu, Pemkab Pasaman berhasil meraih nilai IPS sebesar 2,64 dengan predikat 'Baik'. Untuk tahun 2026 ini, tentu menjadi tantangan bersama bagi kita semua untuk dapat terus meningkatkan capaian tersebut secara berkelanjutan," jelas Yudesri.
Untuk memperkuat tata kelola data daerah, Pemkab Pasaman telah menerbitkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasaman.
Regulasi tersebut menjadi landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyajikan data terpadu yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan.
Sekda Yudesri menyampaikan bahwa penilaian EPSS Tahun 2026 melibatkan kolaborasi lintas instansi, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Koordinator Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai Walidata, serta dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





