Deadline 30 Desember 2026, 10 Daerah Sumbar Belum Tuntas Benahi Kelembagaan BPBD

PADEK.JAWAPOS.COM— Penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Sumatera Barat belum sepenuhnya tuntas. Hingga Agustus 2026, sebanyak 10 kabupaten/kota masih berproses atau melengkapi dokumen untuk menyesuaikan kelembagaan BPBD dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendorong percepatan penyesuaian tersebut agar seluruh daerah dapat menyelesaikan pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD sesuai ketentuan pada 2026.

Upaya itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Rabu (12/8/2026).

FGD berlangsung selama dua hari, 12–13 Agustus 2026, dan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Arry Yuswandi.

10 Daerah Masih Berproses

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar Dina Febrianti mengatakan, penyesuaian kelembagaan BPBD merupakan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD wajib disesuaikan paling lama satu tahun sejak peraturan berlaku. Karena itu, penyesuaian kelembagaan BPBD kabupaten/kota ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026.

Dari perkembangan terakhir, sebanyak 10 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses dan siap menerbitkan kebijakan terkait kelembagaan BPBD.

Sementara itu, lima daerah masih dalam proses, sedangkan lima daerah lainnya masih melengkapi persyaratan dokumen.

Artinya, masih terdapat 10 kabupaten/kota yang perlu menuntaskan tahapan penyesuaian kelembagaan BPBD pada 2026.

Sekda Tekankan Harmonisasi

Sekda Sumbar Arry Yuswandi mengatakan harmonisasi kelembagaan BPBD penting dilakukan karena Sumbar memiliki potensi risiko bencana yang kompleks.