Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belanja Pegawai Capai 55 Persen, Bupati Dharmasraya Minta Tambahan TKD 2027

Zulfia Anita
Penulis: Zulfia Anita❯
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bertemu Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026), membahas kondisi fiskal daerah dan meminta tambahan TKD untuk Dharmasraya pada 2027.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bertemu Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026), membahas kondisi fiskal daerah dan meminta tambahan TKD untuk Dharmasraya pada 2027.

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM— Porsi belanja pegawai di Kabupaten Dharmasraya mencapai 55 persen, atau sekitar 25 persen lebih tinggi dari rasio ideal. Kondisi tersebut membuat seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat terserap untuk membiayai belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi terbatas.

Persoalan fiskal itu disampaikan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani saat bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Annisa meminta dukungan pemerintah pusat berupa tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Dharmasraya pada 2027.

Beban Pegawai Terbentuk Sejak Lima Tahun Lalu

Advertisement

Annisa menjelaskan tingginya beban belanja pegawai tidak terlepas dari struktur kepegawaian yang telah terbentuk sejak sekitar lima tahun lalu.

Besarnya porsi belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah tidak mencukupi untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.

Alokasi untuk dana desa, BPJS Kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya ikut menjadi terbatas.

Advertisement

Kondisi tersebut juga diperberat dengan penataan tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu yang turut menambah kebutuhan belanja pegawai daerah.

Menurut Annisa, persoalan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahannya saat ini. Struktur belanja yang sudah terbentuk sebelumnya membuat sebagian besar DAU terserap untuk belanja pegawai.

Moratorium Rekrutmen hingga Efisiensi

Sejak dilantik, Pemkab Dharmasraya melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi tekanan fiskal tersebut. Pemerintah daerah menerapkan moratorium rekrutmen pegawai dan melakukan efisiensi belanja.

Selain itu, pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp45 miliar. Pemkab juga memperoleh dukungan corporate social responsibility (CSR) perusahaan hingga Rp36 miliar.

Annisa menyebut tambahan PAD dan CSR tersebut membantu pemerintah daerah tetap menjalankan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pekerjaan umum (PU), pertanian, dan UMKM.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bupati Annisa Perjuangkan Jalan Rusak, Dharmasraya Dapat Anggaran Rp16 Miliar

Bupati Annisa Perjuangkan Jalan Rusak, Dharmasraya Dapat Anggaran Rp16 Miliar

Perbaikan jalan provinsi di Dharmasraya mendapat anggaran lebih dari Rp16 miliar pada 2026. Sejumlah ruas telah diperbaiki.

Dharmasraya Tetapkan Tanggap Darurat Banjir 7 Hari, 930 Warga Terdampak

Dharmasraya Tetapkan Tanggap Darurat Banjir 7 Hari, 930 Warga Terdampak

Pemkab Dharmasraya menetapkan status tanggap darurat banjir 18-24 November 2026. Sebanyak 930 jiwa terdampak, 272 rumah terendam.

Panitia MTQ Nasional XIII Dharmasraya 2026 Dikukuhkan, Digelar 24–27 November

Panitia MTQ Nasional XIII Dharmasraya 2026 Dikukuhkan, Digelar 24–27 November

Pemkab Dharmasraya mengukuhkan panitia MTQ Nasional XIII 2026. Kegiatan berlangsung 24–27 November dengan 10 cabang dan 16 nomor lomba.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer