Mahyeldi: Masyarakat Tak Peduli Berapa Kali Pemerintah Rapat, yang Penting Persoalan Mereka Selesai

PADEK.JAWAPOS.COM— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan, masyarakat tidak mengukur kinerja pemerintah dari seberapa banyak rapat atau kegiatan administratif yang dilakukan. Menurutnya, ukuran kehadiran pemerintah terletak pada kemampuan menyelesaikan persoalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi usai bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernur Sumbar, Senin (17/8/2026).

“Keberadaan kita jangan sama dengan tiadanya. Keberadaan ASN dan pejabat harus dirasakan melalui program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan kegiatan seremonial. Semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata pemerintah yang memberikan manfaat dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Masyarakat tidak melihat berapa kali kita rapat. Yang mereka lihat adalah sejauh mana urusan mereka, kesejahteraan mereka dan harapan mereka bisa kita penuhi,” ujarnya.

Kemerdekaan Harus Berdampak pada Masyarakat

Mahyeldi mengatakan, kemerdekaan yang diraih melalui persatuan, keteguhan dan pengorbanan harus menjadi energi bagi pemerintah dalam menjalankan tugas.

Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pelayanan publik, penyelesaian persoalan serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai nilai kemerdekaan harus diimplementasikan secara nyata oleh seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan semangat HUT ke-81 RI, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

Singgung Peran Sumbar dalam Sejarah Bangsa

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga mengingatkan besarnya kontribusi Sumbar dalam perjalanan bangsa, termasuk melalui tokoh-tokoh pejuang serta peran dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).