PADEK.JAWAPOS.COM— Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyaring dan memverifikasi setiap usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027. Langkah itu diperlukan karena ruang fiskal Sumbar saat ini terbatas.
Mahyeldi menegaskan setiap program dalam RAPBD 2027 harus mengarah pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar. Ketentuan itu juga berlaku untuk pokir DPRD.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus konsen dengan kewenangan-kewenangan provinsi,” kata Mahyeldi, Selasa (15/9/2026).
Menurut Mahyeldi, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah mengalokasikan setiap rupiah anggaran secara tepat sasaran. Anggaran juga harus mengikuti tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.
“Apalagi saat sekarang ini fiskal kita sangat terbatas. Maka, kita harapkan teman-teman di DPRD juga harus sejalan dengan ini,” ujarnya.
Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan
Mahyeldi meminta kesepahaman antara eksekutif dan legislatif tersebut diterapkan dalam seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027, termasuk penyusunan dan pembahasan pokir DPRD.
Setiap usulan pokir harus memiliki keterkaitan dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Dengan begitu, program yang masuk dalam anggaran memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat pemerintah laksanakan secara optimal.
“Jangan sampai kita menyampaikan bahwa kita harus fokus pada kewenangan provinsi, tetapi ketika pembahasan anggaran berlangsung justru ada usulan yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut,” katanya.
TAPD Diminta Verifikasi Setiap Usulan
Untuk memastikan kesesuaian tersebut, Mahyeldi telah memberikan arahan kepada TAPD agar melakukan penyesuaian dan verifikasi terhadap setiap usulan yang masuk dalam pembahasan RAPBD 2027.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
