Sumbar Perkuat Pasokan Pangan Antar Daerah, Produsen Surplus Dipertemukan dengan Daerah Defisit

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat pasokan pangan antardaerah dengan mendorong kerja sama antara daerah surplus dan daerah yang mengalami defisit komoditas.

Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi yang dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kamis (17/9).

Dalam pertemuan tersebut, TPID Sumbar bersama TPID kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis business-to-business (B2B).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozawardi Usama Putera, mengatakan kerja sama antardaerah perlu terus didorong untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus stabilitas harga.

Menurutnya, daerah surplus dapat memasok komoditas ke daerah yang mengalami defisit.

Skema tersebut juga mencakup fasilitasi hubungan langsung antara produsen di daerah surplus dan off-taker di daerah defisit melalui business matching.

Penguatan kerja sama antardaerah menjadi bagian dari langkah mitigasi terhadap risiko yang dapat mengganggu pasokan pangan.

Risiko tersebut antara lain gangguan produksi, cuaca ekstrem, peningkatan permintaan, dan kendala distribusi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Abdul Majid Ikram, mengatakan pengendalian inflasi perlu terus diperkuat karena tekanan inflasi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika harga energi dan nilai tukar akibat peningkatan tensi geopolitik.

Pada Triwulan II 2026, tekanan inflasi Sumbar meningkat. Salah satu pemicunya ialah kenaikan harga cabai merah akibat gangguan produksi yang dipengaruhi tingginya curah hujan di berbagai sentra hortikultura.