Ketua KAN Sulit Air M Rafik Datuak Rajo Kuaso Desak Perda Penguatan Hukum Adat

PADEK.JAWAPOS.COM – Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air, M. Rafik Datuak Rajo Kuaso, meminta Gubernur Sumatera Barat dan DPRD Sumbar segera menyiapkan regulasi untuk memperkuat kedudukan hukum adat Minangkabau, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum.

Desakan itu disampaikan menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Pasal 2 UU tersebut mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sejumlah batasan dan persyaratan.

Menurut M. Rafik, pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan daerah agar hukum adat dapat berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menyelesaikan persoalan sosial sesuai ketentuan hukum.

“Gubernur dan DPRD Sumatera Barat jangan hanya menjadikan adat sebagai simbol budaya dan slogan dalam acara seremonial. Sudah saatnya hukum adat diperkuat melalui regulasi yang jelas, memiliki perangkat pelaksana, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata M. Rafik dalam pernyataan sikapnya.

Minta Pemprov Sumbar Susun Regulasi Hukum Adat

M. Rafik menyebut penguatan hukum adat memiliki landasan konstitusional, antara lain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Penerapannya tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai wilayah berlakunya, kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mekanisme pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Atas dasar itu, M. Rafik meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD menyusun kajian akademik dan menyiapkan regulasi daerah yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Jangan sampai pengakuan negara terhadap hukum adat hanya berhenti di atas kertas. Sumatera Barat memiliki sejarah panjang kepemimpinan ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari. Potensi ini harus diperkuat dengan regulasi yang nyata,” ujarnya.

Hukum Adat Diharapkan Berperan dalam Penyelesaian Masalah Sosial

M. Rafik menilai penguatan kelembagaan adat dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu menghadapi persoalan sosial di Sumatera Barat. Peran tersebut, menurut dia, perlu melibatkan pemerintah nagari, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan generasi muda.