Kemenkum Sumbar Perkuat Pelayanan Prima lewat Akselerasi Reformasi Kinerja
PADEK.JAWAPOS.COM–Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat (Sumbar) menempuh langkah reformasi kinerja berbasis integritas untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan agar pelayanan yang diterima warga semakin prima.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Zulhairi, menyatakan kepuasan masyarakat saat mengurus dokumen dan layanan hukum merupakan tolok ukur utama keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Menurut dia, sistem digital saja tidak cukup untuk mencapai hal itu.
"Pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital, perubahan pola pikir dan kehangatan sikap para petugas di garis depan menjadi kunci utama menghadirkan pelayanan berintegritas," ujar Zulhairi, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Moto3 Portugal 2026: Veda Ega Pratama vs Hakim Danish, Momentum Qatar Lawan Pengalaman Portimão
Untuk menguatkan misi pelayanan publik tersebut, Kemenkum Sumbar menggelar kegiatan Akselerasi Reformasi Kinerja di Aula Pengayoman pada Senin (9/11/2026). Acara dibuka langsung oleh Zulhairi dan diawali laporan pelaksanaan dari Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bobby Sectio Wahyudi.
Agar perspektif pelayanan semakin kaya, panitia mengundang dua pembicara dari luar instansi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, menekankan pentingnya keteladanan pimpinan serta kepastian prosedur dalam setiap layanan. Pembicara lainnya, pakar perbankan dari Bank Mandiri KC Sudirman, Jecky Novrianza, mengurai konsep Service with HEART. Konsep ini mencakup tiga hal: mendengar dengan penuh empati, menganalisis kebutuhan warga, dan memberikan respons yang cepat serta santun.
Zulhairi menegaskan penguatan pelayanan prima di lingkungan Kemenkum Sumbar adalah wujud nyata transformasi kinerja. Perubahan itu, kata dia, harus dirasakan langsung oleh masyarakat luas, khususnya pada sektor pelayanan hukum umum dan administrasi kependudukan hukum.
Ia menilai reformasi birokrasi merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern, profesional, transparan, dan akuntabel pada masa kini. Namun, menurut dia, cakupannya tidak sebatas urusan struktur dan dokumen.
"Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan struktur organisasi, penyempurnaan regulasi, ataupun pemenuhan dokumen administrasi," tutur Zulhairi.
Lebih jauh, ia menjelaskan reformasi birokrasi adalah proses perubahan mendasar terhadap pola pikir (mindset), budaya kerja (culture set), serta perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dari Dilayani Menjadi Melayani
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
