OJK Perketat Pengawasan Pinjol, Penagih Dilarang Intimidasi dan Kekerasan

PADEK.JAWAPOS.COM— Ancaman serangan siber dan praktik penagihan bermasalah menjadi dua perhatian utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat industri pinjaman daring atau fintech lending di Indonesia.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, OJK meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Lembaga ini juga meminta penyelenggara dan perusahaan jasa penagihan berkomitmen menjalankan praktik penagihan tanpa intimidasi maupun kekerasan.

Kedua langkah tersebut dilakukan melalui peluncuran pedoman keamanan siber dan penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa industri pendanaan digital harus memiliki kemampuan menghadapi serangan siber sekaligus memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.

Menurutnya, perlindungan sistem tidak cukup hanya mengandalkan upaya mencegah serangan. Penyelenggara juga harus mampu mendeteksi ancaman, merespons insiden, dan memulihkan operasional dengan cepat.

" Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat," kata Agusman.

OJK Minta Perusahaan Pinjol Siapkan Sistem Pemulihan Serangan Siber

Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI memuat lima aspek utama. Kelimanya mencakup tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

OJK juga menyediakan instrumen penilaian mandiri atau self-assessment. Melalui instrumen ini, penyelenggara dapat mengukur tingkat kematangan keamanan siber, menemukan kelemahan sistem, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur.

Penerapan pedoman dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, dan karakteristik masing-masing penyelenggara LPBBTI.

Agusman menegaskan, tanggung jawab keamanan siber tidak boleh hanya dibebankan kepada bagian teknologi informasi. Direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai harus terlibat dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan.

Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menilai ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis yang serius.

Serangan siber berpotensi menimbulkan kerugian finansial, mengganggu kegiatan operasional, merusak reputasi, hingga mengancam keberlangsungan perusahaan. Karena itu, penguatan ketahanan siber membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.

OJK Tegaskan Penagihan Pinjol Tidak Boleh Mengintimidasi

Selain keamanan sistem digital, OJK juga menyoroti perlindungan konsumen dalam proses penagihan pinjaman daring.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).

Agusman menegaskan, proses penagihan wajib mengedepankan perlindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Praktik intimidasi maupun kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari penagihan kepada penerima dana.

Penyelenggara juga bertanggung jawab memastikan seluruh proses penagihan yang dilakukan perusahaan jasa penagihan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip etika.

Melalui dua inisiatif tersebut, OJK berharap industri pendanaan digital semakin kuat dalam mengelola risiko, menjaga keamanan data, dan memberikan layanan yang bertanggung jawab.

Penguatan keamanan siber dan etika penagihan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri LPBBTI serta mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan.(*)