Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner LPS Ferdinan D. Purba menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data untuk persiapan Program Penjaminan Polis di Bali, Selasa (17/11/2026).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner LPS Ferdinan D. Purba menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data untuk persiapan Program Penjaminan Polis di Bali, Selasa (17/11/2026).

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM— Persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) memasuki tahap penguatan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kedua lembaga menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi, dan dokumen sebagai pedoman operasional untuk mendukung program yang ditargetkan berjalan paling lambat Januari 2028.

Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tersebut dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).

Juklak ini mengatur pertukaran informasi dua arah yang dibutuhkan kedua lembaga dalam mempersiapkan dan menjalankan PPP. Data dari OJK diperlukan LPS untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK membutuhkan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

Advertisement

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.

Pertukaran Data Mencakup Pengawasan hingga Likuidasi

Juklak tersebut merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan fungsi serta tugas kedua lembaga.

Advertisement

Cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, pencabutan izin usaha, hingga proses likuidasi.

Pengaturan itu juga mencakup penetapan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Selain itu, Juklak menentukan jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan untuk pertukaran informasi.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk tersebut dapat dibahas dan disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.

Ogi menegaskan, kualitas dan keamanan informasi menjadi perhatian penting karena data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang bersifat sensitif.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota, LPS Siapkan Likuidasi

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota, LPS Siapkan Likuidasi

OJK mencabut izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota setelah gagal disehatkan. LPS menangani likuidasi dan penjaminan simpanan nasabah.

Survei SNLIK 2026: 30 Persen Masyarakat Belum Kenal LPS dan Penjaminan Simpanan

Survei SNLIK 2026: 30 Persen Masyarakat Belum Kenal LPS dan Penjaminan Simpanan

Sebanyak 30 persen masyarakat belum mengetahui simpanan dijamin maupun LPS, menunjukkan tantangan literasi penjaminan simpanan di Indonesia.

LPS sebagai Lembaga Negara: Dilema Antara Checks and Balances dan Intervensi Politik?

LPS sebagai Lembaga Negara: Dilema Antara Checks and Balances dan Intervensi Politik?

LPS dibentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional pascakrisis 1997 melalui sistem penjaminan simpanan dan stabilitas keu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer