Warga Menjerit, Pemerintah Sibuk Validasi Data

Ilustrasi.

Bukannya bersegera meringankan beban hidup masyarakat terdampak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan mencairkan bantuan stimulus jaring pengaman sosial (JPS), Pemprov Sumbar maupun pemkab/ pemko masih disibukan dengan validasi data. Akankah masyarakat dibiarkan mati kelaparan sebelum bantuan dicairkan?

Sudahlah disuruh tetap berdiam di rumah sejak Rabu (22/4) lalu menyusul pemberlakuan PSBB, namun janji pencairan bantuan JPS tak juga berkejelasan. Padahal Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, jelas-jelas menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah lah untuk memastikan kebutuhan hidup rakyat tetap terpenuhi selama PSBB.

Penjabaran Pasal 4 ayat 3 PP No 21 Tahun 2020 menekankan bahwa yang dimaksud kebutuhan dasar penduduk antara lain pelayanan kesehatan, pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Tanggung jawab itu juga sudah ditegaskan dalam Pasal 8 UU No 6 Tahun 2018. Di mana, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Bahkan, kebutuhan pakaian, perlengkapan mandi, cuci, dan buang air juga semestinya dijamin pemerintah.

Persoalannya, kenapa sampai sekarang bantuan itu belum juga berkejelasan? Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit kepada Padang Ekspres kemarin (25/4) beralasan, pemkab/ pemko se-Sumbar masih melakukan pendataan by name by address penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemprov Sumbar tersebut.

”Belum ada satu pun kabupaten dan kota yang menyerahkan data valid kepada pemprov. Mungkin mereka kesulitan harus mendata secara lengkap karena tidak boleh dempet atau duplikasi (dengan penerima bantuan dari pemkab atau pemko, dan bantuan dari pemerintah pusat),” katanya.

Sebetulnya, menurut Nasrul Abit, sebelumnya memang sudah ada lima kabupaten dan kota menyerahkan data ke pemprov, namun ditarik lagi karena belum lengkap. Tapi, informasinya besok (hari ini, red) ada beberapa kabupaten dan kota yang akan menyerahkan datanya,” sambung Nasrul.

Mantan Bupati Pessel dua periode ini menjamin, jika seluruh kabupaten dan kota telah menyerahkan data penerimanya kepada Dinas Sosial Sumbar by name by addres lengkap, bantuan BLT Pemprov telah standby di kas daerah untuk disalurkan. “Provinsi akan membantu Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan: April; Mei; Juni. Penanggung jawab penyaluran tingkat provinsi adalah Dinas Sosial,” ujarnya.

Nasrul menjelaskan, total jumlah penerima BLT Pemprov Sumbar 119.970 KK. Hasil keputusan rapat terakhir, sambungnya, mekanisme pengiriman BLT berubah, dari semula akan ditransfer melalui rekening kabupaten atau kota, akan dikirimkan via Pos langsung ke alamat penerima.

”Pengiriman BLT untuk tahap awal, dua bulan sekaligus Rp 1.200.000. Untuk itu diharapkan data yang masuk ke Dinas Sosial Sumbar benar-benar valid by name by address untuk memudahkan penyaluran ke alamat masing-masing,” terangnya.

BLT Pemprov Sumbar hanyalah salah satu dari beberapa sumber bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak. Di samping itu, masih ada bantuan dari pemerintah lainnya. Di antaranya, BLT Kemensos total penerima 250.000 KK.

Lambannya pencairan bantuan ini mendapat sorotan dari DPRD Sumbar. ”Dalam menjalankan fungsi pengawasan, pendataan penerima bantuan tunai langsung merupakan hal yang menjadi sorotan DPRD. Masih banyak kesimpangsiuran terkait siapa yang berhak dan siapa yang tidak menerima,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen menekankan perlunya pelibatan wali nagari atau RT dalam pendataan. Dengan begitu data yang didapatkan bisa sesuai dengan kondisi. Menurut dia, setidaknya bantuan pada masyarakat ini disediakan Rp 206 miliar. Ini didapatkan dari pergeseran anggaran yang dilakukan secara bersama. Kebanyakan anggaran perjalanan dinas, baik di DPRD maupun di OPD yang digeser.

Masih Validasi Data

Belumnya clear-nya, terlihat di Kota Padang. Hingga kemarin (26/4), data penerima bantuan Covid-19 belum final. ”Untuk pendataan sudah didata di kecamatan. Saat ini dari 11 kecamatan di Padang sudah ada terkumpulkan data sebanyak 71 ribu Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi saat di konfirmasi Padang Ekspres, kemarin (26/4). Menurut dia, data yang dihimpun Pemko Padang masih di kecamatan.

Walaupun bantuan resmi pemko sebesar Rp 600 ribu belum cair, menurut dia, pengusaha, pribadi dan sektor swasta sudah banyak membantu masyarakat. Khusus Dinsos Padang, pihaknya sudah membantu per hari sebanyak 150 kotak nasi waktu sahur dan berbuka.

Sementara Bupati Indra Catri mematok pertengahan Ramadhan 1441 H guna mencairkan bantuan BLT provinsi, BLT pusat, BLT dana nagari, kartu prakerja, serta jenis bantuan lainnya. Sejauh ini, pendataan masih dalam tahap pengkajian agar lebih rinci sehingga butuh waktu relatif panjang. ”Mudah-mudahan pertengahan puasa penyaluran bantuan periode bulan kedua, sudah dapat dilaksanakan secara lebih baik lagi,” harapnya.

Sambil mematangkan pendataan, pihaknya terus melakukan penggalangan bantuan dari para donatur yang berasal dari berbagai nagari, dunia usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok alumni sekolah, ormas, orpol, niniak mamak, para perantau, dan komunitas lainnya,” sebutnya.

Indra Catri mengklaim sampai awal Ramadhan 1441 H ini, sekitar 70 persen dari keseluruhan rumah tangga di Agam sudah memiliki cadangan beras dan garam di rumahnya masing-masing. ”Terdiri dari rumah tangga yang dianggap mampu dan tidak dibantu 35 persen, rumah tangga yang tardaftar dalam DTKS dan sudah dibantu sebesar 25 persen dan 10 persen lainnya berupa kelompok rumah tangga yang dibantu melalui donasi relawan,” bebernya.

Sedangkan Sekkab Pasaman, Maraondak menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pendataaan April 2020 ini ke tingkat kejorongan atau nagari-nagari. ”Sekitar 52 ribu orang yang akan menerima bantuan pemerintah. Bantuan itu berupa uang senilai Rp 600 ribu per KK selama 3 bulan berturut-turut. Ke-52 ribu masyarakat ini, sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar penerima PKH atau BDTS,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Tanahdatar menyebutkan, jumlah warga terdampak Covid-19 sampai saat ini tercatat 40.600 KK. Sejauh ini baru dibantu 20 kg beras per KK. Nantinya juga ada bantuan Rp 600 ribu sebulan dari Kemensos 14.652 KK dan provinsi 8.585 KK. ”Sisanya sebesar 17.363 KK akan diupayakan melalui APBD,” ujar Kadisos Tanhdatar, Yuhardi.

Khusus bantuan beras ini, pendistribusian langsung melalui wali nagari menggunakan tukang ojek. Setelah bantuan diterima, dibuatkan tanda terima yang diketahui jorong di nagari bersangkutan. Sejauh ini beras sudah disalurkan ke Nagari Batutaba, Sumpu, Padanglaweh dan Gugukmalalo. Lalu, Nagari Bungotanjung, Tanjungbarulak dan Pitalah.

Kabupaten Solok juga masih berkutat dengan validasi data. ”Informasi terbaru, masih dilakukan validasi data di tingkat nagari. Besok (hari ini, red) bupati akan meminta langsung data tersebut ke Dinas Sosial dan bagian Ekbangkesra Setkab Solok,” ujar Kabag Humas Pemkab Solok sekaligus Juru Bicara Bupati Tim Gugus Tugas Kabupaten Solok, Syofiar Syam kepada Padang Ekspres, Minggu (26/4).

Data sementara yang diterima minggu lalu, terdapat beberapa penerima ganda. Jadi untuk memastikan tidak ada data ganda, dilakukan validasi di tingkat nagari agar data yang diperoleh benar-benar bisa digunakan.

Sebelumnya, Bupati Solok Gusmal mengatakan, pemkab sudah menyiapkan pembiayaan untuk menanggung warga terdampak diperkirakan berjumlah 25.000 jiwa lebih yang akan dibantu selama satu bulan kehidupan. Dari data DTKS Kabupaten Solok sebanyak 39.578 KK dikali 15 persen menjadi 5.936 KK dikalikan 5 per KK mencapai 29.680 jiwa, dan jumlah ini yang akan diberikan bantuan. ”Kemudian juga harus ada data orang yang terdampak di luar data DTKS, seperti tukang ojek, ODP dan PDP yang dilarang keluar. Mereka yang rentan terhadap kerawanan pangan,” tambahnya.

Pemko Pariaman juga tengah disibukan dengan validasi data. Verifikasi data ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa dan kelurahan sampai kecamatan dan kota. ”Karena sekarang sedang ada kasus Covid-19 dan bantuan masih banyak lagi yang akan disalurkan, maka kami kembali menverifikasi ulang data untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan agar bantuan tersebut nantinya tepat sasaran,” ujar Wali Kota Pariaman Genius Umar yang memantau validasi data. Pihaknya menargetkan, awal Mei seluruh bantuan disalurkan.

Di Kota Solok sendiri, pemko setempat baru menyalurkan bantuan 25 ton beras kepada 11.413 KK. ”Rinciannya, 6.086 KK di wilayah Lubuksikarah dan 5.327 KK Tanjungharapan yang dimulai 5 April 2020 lalu,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Solok, Zulfadli. Masing-masing KK mendapatkan 25 kg, uang penganti lauk pauk sebesar Rp 250.000.

Untuk Dharmasraya, Sekkab Adlisman mengatakan, prinsipnya tidak ada masalah dalam penyaluran bantuan. ”Setidaknya sekitar 70 persen hingga 80 persen warga Dharmasraya akan menerima banutan tersebut, kecuali PNS, TNI, Polri, keluarga perangkat nagari, serta orang-orang berkecukupan,” tegas Adlisman. (*)