Tanggapi Wacana Tunda Pemilu, LaNyalla: Rakyat Punya Batas Kesabaran

49

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akhirnya angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum lama ini.

Dikatakan LaNyalla, wacana yang didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran itu memang belum direspons oleh masyarakat lapis bawah. Tetapi bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju.

“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elite politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla di Surabaya, Senin (28/2/2022).

Sebab, lanjut LaNyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu 5 tahunan. Pasalnya, sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu.

“Itupun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan, Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” tandasnya seraya mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan.

Baca Juga:  Etalase Pelayanan Haji, Helmi Minta Petugas Embarkasi Padang Terapkan ADS

Masih kata LaNyalla, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan IKN?

Lagipula, sambung LaNyalla, para elite politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. “Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu.”

“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan,” ungkap Senator asal Jawa Timur ini dalam rilisnya.

LaNyalla pun mengingatkan bahwa sistem demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia, dimana di dalam MPR sebagai Lembaga Tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI-Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, untuk sama-sama merumuskan Haluan Negara dan memilih Mandataris MPR untuk menjalankan.(rel)