Data BLT Agam-Tanahdatar Belum Lengkap

Usai Pariaman, Padangpanjang, Sawahlunto dan Agam, kemarin (28/4) giliran Tanahdatar menyerahkan data warga terdampak virus korona (Covid-19) sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari provinsi kepada Dinas Sosial Sumbar.

“Untuk hari ini (kemarin, red) ada tambahan kabupaten yang menyerahkan data penerima BLT, yakni Tanahdatar,” ungkap Kepala Dinas Sosial Sumbar Jumadi kepada Padang Ekspres. Kendati demikian, data penerima BLT yang diserahkan Tanahdatar masih belum lengkap.

Kondisi yang sama, tambah dia, juga terjadi dengan data yang diserahkan empat kabupaten dan kota sebelumnya. Setelah pihaknya melakukan validasi, data yang dikirim oleh Agam masih ada yang kurang. “Misalnya SK belum ada. Namun besok (hari ini, red) akan diproses lagi. Yang tiganya lagi sudah lengkap, tapi data yang diberikan masih dalam bentuk soft copy. Makanya inspektorat belum bisa menerima,” terangnya.

Dia belum bisa memastikan kapan BLT provinsi untuk tiga kabupaten yang sudah menyerahkan data penerima BLT dan dinyatakan lengkap tersebut. “Ga tau, Pergubnya aja belum. Jadi, pendukung untuk pengayomi kita belum, yang jelas kita proses kelengkapan datanya dulu. Ga gampang nyalurinnya itu, harus sesuai aturan. Aturannya banyak,” tukas Jumadi.

Khusus Pemko Padang, pihaknya masih menunggu data valid dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan provinsi. Hal itu bertujuan agar pemberian bantuan tidak overlap atau salah, sehingga nantinya bermasalah tidak hanya bagi masyarakat tapi juga Pemko Padang itu sendiri.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Padang, Afriadi kepada Padang Ekspres, Selasa (28/4) mengatakan, pihaknya saat ini masih dalam proses pengolahan data masyarakat yang akan diberikan bantuan terdampak Covid-19 tersebut.

Ia menambahkan, mekanisme realiasi bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, diawali dengan validasi data masyarakat oleh Kemensos RI. Data Kemensos RI sendiri yang diminta Pemko Padang sebanyak 28.594 kepala keluarga (KK). “Sudah kita ajukan data tersebut dan saat ini kami masih menunggu validasi pendataan di Kemensos,” jelasnya.

Afriadi mengungkapkan, sementara data jumlah dari Pemrov Sumbar sendiri ada sebanyak 13.415 KK. “Sementara Pemko Padang fokus pada pendataan masyarakat yang tidak masuk dalam data Kemensos dan Pemprov tersebut,” ungkapnya.

Jumlah data masyarakat terdampak Covid-19 yang akan difokuskan Pemko Padang diperkirakan 72.000 KK. “Itu yang sedang kami olah, karena tidak boleh terjadi duplikasi atau overlap dalam membagikan bantuan,” tukasnya.

Nantinya, bantuan Pemko Padang kepada masyarakat terdampak disamakan dengan Pemprov Sumbar berupa uang senilai Rp 600 ribu per KK dan per bulan selama tiga bulan, serta dikirim langsung ke rekening kelurahan sama dengan bantuan provinsi dan pusat.

Sementara Pemko Pariaman sudah menyelesaikan verfikasi data selesai. Paling lambat bantuan tersebut terealisasi awal Mei. “Data sudah valid 19.530 KK dari 25.486 KK yang ada di Pariaman, bakal menerima bantuan paling lambat awal Mei. Saat ini sedang dalam proses pengurusan administrasi pencairan anggaran. Untuk Pariaman penyalurannya bekerja sama dengan BRI,” ujar Kadis Kominfo Kota Pariaman Hendri. (r/i/a/nia)