Kasus Melonjak Tajam di Sumbar, Kepatuhan Masyarakat Rendah

Lawan Covid-19.

Kado kurang mengenakkan datang pascasepekan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kasus baru positif korona mencatatkan penambahan terbesar sejak pertama kali dilaporkan pada Sabtu (28/3) lalu, mencapai 23 kasus (totalnya 144 kasus). Akankan ini pertanda pelaksanaan PSBB belum efektif?

Melonjak drastisnya kasus positif korona di Sumbar ini, jelas menjadi pekerjaan rumah (PR). Lebih-lebih, tujuan utama pelaksanaan PSBB bagaimana memutus mata rantai penyebaran pandemi virus korona (Covid-19), sekaligus mendorong masyarakat patuh menjalankan panduan PSBB. Cuma saja, nyatanya tingkat kepatuhan masyarakat masih jauh dari harapan.

Pantauan Padang Ekspres di sejumlah daerah, masyarakat belum sepenuhnya sadar menghadapi bahaya virus korona. Pasar-pasar terlihat masih ramai, terutama pasar-pasar tradisional. Kedasaran pedagang pun juga minim, tidak menggunakan masker dan sarung tangan, serta tidak ada social dan physical distancing.

”Mungkin hanya 30 persen masyarakat disiplin mematuhi imbauan PSBB untuk stay at home, isolasi kasus, karantina di rumah, pakai masker, cuci tangan dan menerapkan social atau physical distancing,” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Sumbar, dr Akmal Mukriady Hanif. Menurutnya, penerapan PSBB Provinsi Sumbar selama sepekan masih belum efektif.

Hal itu, tambah dia, dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat beraktivitas di jalan raya, di pasar-pasar tanpa mematuhi aturan PSBB. ”Ini akan mempermudah transmisi penularan Covid-19, bila ada salah seorang tanpa gejala dengan Covid-19 positif. Belum bisa diprediksi bagaimana ke depannya, tapi kemungkinan kasus positif akan semakin bertambah, dan tentu harapannya mereka tanpa gejala atau dengan gejala klinis ringan, secara sadar harus isolasi kasus, stay at home, karantina di rumah, social dan physical distancing,’ ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Unand, Dr Aidinil Zetra juga memberi penilaian sama. Dia melihat, penerapan PSBB Sumbar selama sepekan hampir tidak menunjukkan kinerja kebijakan yang berarti, di mana kasus positif Covid-19 meningkat semakin tajam.

”Yang terlihat di lapangan, perubahan perilaku masyarakat Sumbar belum merata dan tidak signifikan. Selama tiga hari belakangan saya melakukan observasi ke beberapa pasar pabukoan kabupaten dan kota di Sumbar, terlihat cara masyarakat merespons PSBB berbeda-beda. Ada banyak warga sungguh-sungguh dan serius menjalankan, namun tidak sedikit pula yang menyepelekan,” ungkapnya.

Begitu pula, tambah Wakil Dekan I FISIP Unand, masih banyak karyawan kantor, instansi, toko-toko, perusahaan swasta yang tidak termasuk dikecualikan masih beraktivitas seperti biasa. Serta, diharuskan bekerja di tempat kerja seperti biasa. ”Belum lagi, orang-orang masih banyak melaksanakan ibadah berjamaah di rumah-rumah ibadah. Mobil lalu lalang tanpa memperhatikan batasan jumlah penumpang. Masih banyak kendaraan roda dua bawa penumpang tanpa menggunakan masker,” ujarnya.

Begitu pula keseriusan petugas melakukan pemeriksaan di pos-pos perbatasan masih bervariasi. Ada posko yang menyuruh semua penumpang turun dan ditanyai, dicek suhu tubuh dan didata satu per satu. Namun banyak juga petugas pos yang hanya menanyakan tujuan kepada sopir, dan kemudian dipersilakan pergi tanpa melakukan pemeriksaan. Bahkan, ada beberapa pos yang tidak ada petugasnya,” paparnya.

Makanya, dia menekankan bahwa pengawasan pelaksanaan PSBB Sumbar harus lebih diperketat. Pembatasan mobilitas warga masuk dan keluar daerah harus dilakukan dengan lebih serius. Apalagi dari riwayat kasus penularan yang ada menunjukkan telah terjadi transmisi lokal. Selain itu, potensi perantau akan pulang kampung juga cukup besar.

”Dari survei yang sedang dilakukan Tim Tanggap Covid-19 FISIP Unand bekerja sama dengan Balitbang Sumbar secara online kepada perantau, terlihat bahwa baru 58 persen perantau mantap memutuskan untuk tidak pulang kampung Ramadhan dan Idul Fitri ini. Kalau tidak diantisipasi sejak sekarang dengan memperketat mobilitas warga, kemungkinan peningkatan kasus positif ini akan semakin meningkat,” ujarnya.

Begitu juga isolasi mandiri di rumah, menurut Aidinil, harus diperketat karena dari data penularan yang ada isolasi mandiri masih ada yang gagal dan jadi salah satu sumber penularan berikutnya. Dari data kasus positif di Sumbar, pasar dan pedagang salah satu sumber penularan.

”Sosialisasi dan pengawasan oleh petugas harus semakin ditingkatkan untuk memastikan semua orang di pasar wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Sosialisasi PSBB perlu ditingkatkan lagi secara massif agar informasi yang diperoleh masyarakat lengkap dan benar. Masih banyak orang yang alergi menggunakan masker karena ketidaktahuan,” katanya.

”Salah satu contoh di salah satu di pasar pabukoan, banyak pedagang mengatakan bahwa kalau pedagang menggunakan masker maka pembeli tidak akan mau mendekat. Pembeli berasumsi penjual yang mengenakan masker dianggap sudah tertular Covid-19. Pandangan seperti ini perlu diluruskan,” terang Aidinil yang juga Koordinator Tim Tanggap Darurat Covid-19 FISIP Unand tersebut.

Sementara pengamat kesehatan Unand yang juga Dekan Kesehatan Masyarakat Unand, Defriman Djafri PhD melihat, dari perspektif epidemiologi memang masih terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 setelah sepekan diberlakukannya PSBB Provinsi. Namun dia menilai, lonjakan kasus positif Covid-19 itu belum tentu dikarenakan penerapan PSBB Sumbar belum efektif.

Berdasarkan analisisnya, antara dua minggu sebelum penerapan hingga minggu pertama diberlakukannya PSBB, rata-rata terjadi peningkatan kasus 77,6 persen per minggu. Jika dihitung rata-rata hariannya sekitar 3,9 persen peningkatan kasus atau digenapkan empat kasus per hari.

”Nah, melihat rata-rata peningkatan kasus tersebut, ada dua kemungkinan terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19 di Sumbar ini. Pertama, karena kemungkinan penemuan kasus baru bisa cepat, karena tenaga kesehatan atau tenaga surveillance di lapangan masing-masing kabupaten dan kota sudah bergerak. Kedua, bisa saja peningkatan kasus ini terjadi karena memang penerapan PSBB di wilayah perbatasan atau antar lintas kabupaten belum dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya kepada Padang Ekspres, kemarin.

Untuk poin pertama yakni penemuan kasus, menurut Defriman, hal ini menjadi penting dalam mengendalikan silent case atau hidden case yang tidak terdeteksi. Di mana, sebelumnya belum tertangkap dan menjadi pandemi yang sifatnya komunitas bukan lagi klaster, serta tidak diketahui darimana sumbernya.

”Nah, dibandingkan di Jakarta, kita masih bersyukur dalam hal ini. Meskipun terjadi peningkatan kasus, tapi kan kasus ini terdeteksi dan terlacak di dalam klasternya. Bayangkan kalau dibandingkan di Jakarta, itu kan 3.000 kasus tapi 40 persennya tidak jelas kelurahannya di mana, itu berbahaya sekali. Justru dengan ditemukannya kasus ini kita sangat bersyukur, sehingga bisa dilacak di mana sumbernya,” paparnya.

Dia menekankan tiga poin yang perlu dikuatkan, mendeteksi secara cepat, melacak pasien positif termasuk yang kondisinya tanpa gejala, lalu memastikan isolasi berjalan dengan benar. ”Tiga poin ini kunci dalam PSBB. Jadi memastikan tiga ini berjalan, sudah bagus. Karena hasil analisis kami, dari pemeriksaan sampel di Laboratorium FK Unand, empat persen dari hampir 3.000 sampel yang diterima itu, terkonfirmasi positif. Artinya apa? Kalau kita pakai hitung-hitungan sederhana saja berarti, dari populasi itu ada empat persen yang terjangkit,” katanya.

Defriman juga menegaskan perlunya tindakan tegas dan juga pendekatan humanis kepada masyarakat agar mudah dipahami, serta dicerna pentingnya ini. Peran tokoh masyarakat/ ulama dan perangkat nagari/ desa/ kelurahan menjadi kunci memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyakarat. Jangan panik dan tetap waspada, dan jangan abai atau dianggap sepele covid-19 ini.

”Perlu diingat PSBB bukan lockdown, aktivitas ekonomi yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Penerapan social/physical distancing menjadi penting uuntuk diperhatikan di tempat-tempat pusat penularan (pasar, rumah sakit, dan lainnya). Seharusnya, masjid tidak digunakan saat ini karena sudah ada pembatasan keagamaan dalam KMK PSBB,” ingat dia.

Akui Belum Efektif

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sendiri menyebutkan, penerapan PSBB Sumbar baru efektif dalam menjaga arus masuk dan keluar di perbatasan, serta lalu lintas antar kota dan kabupaten di dalam provinsi. Namum, PSBB masih belum terlalu efektif di pasar-pasar tradisional dan rumah ibadah seperti masjid dan mushala. ”Pasar-pasar yang bukan pasar milik pemda seperti pasar rakyat dan tempat ibadah itu masih ramai. Di masjid masih ada yang Shalat Jumat dan Tarawih,” katanya.

Irwan mengimbau pemko/ pemkab mendorong terlaksananya physical distance dengan memperluas area pasar. Sehingga sesama pedagang dan pembeli tidak berdempet-dempetan, seperti di Pasar Bawah Bukittinggi atau Pasar Banto. Pemprov memberikan kewenangan penuh kepada pemko/ pemkab menentukan jadwal operasional pasar. Ada yang hanya sampai siang dan ada yang mengizinkan pasar buka sampai pukul 16.00. Untuk aktivitas di tempat ibadah, Pemprov Sumbar mengimbau masyarakat mematuhi fatwa MUI agar Shalat Jumat dan Tarawih tidak dilakukan di masjid sementara waktu.

Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman Rizal juga manyadari hal ini. ”Ada beberapa hal yang akan dievaluasi dan diperbaiki lagi. Mungkin semuanya belum sempurna, karena melihat masih banyak masyarakat di pasar-pasar belum menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 seperti; physical distancing, tidak memakai masker dan masih berkumpul,” katanya. Diakuinya, pemahaman warga terhadap bahaya virus korona belum merata, sehingga masih banyak yang belum mengikuti secara disiplin ketentuan PSBB.

Saat ini, tambah dia, Pemprov Sumbar sedang mencoba melakukan berbagai cara atau strategi dalam memberikan sosialisasi sampai ke kabupaten/ kota. ”Pemprov sudah memerintahkan jajaran untuk melakukan sosialisasi secara massif tentang PSBB dan Covid-19 kepada warga sesuai panduan Pemprov Sumbar. Minimal memastikan warga tetap di rumah, sering mencuci tangan, menjaga jarak aman dan menggunakan masker jika keluar dari rumah,” sebutnya.

Kedisiplinan masyarakat, menurut dia, menjadi kunci pembatasan guna mencegah menyebarnya virus korona. ”Untuk warga Sumbar tetap saja berada di rumah, bersabar agak sejenak demi masa depan yang lebih panjang sampai pemberlakuan PSBB berakhir. Itu pun hanya sampai 14 hari,” tukas Jasman.

Evaluasi Pelaksanaan PSBB

Evaluasi menyeluruh juga dilakukan Pemko Solok dalam rapat di Ruang Rapat Wali Kota Solok. Pemko Solok bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masih menemukan pelanggaran di sejumlah lokasi.

Berdasarkan hasil laporan yang diterima, menurut Wali Kota Solok Zul Elfian, masih banyak pelanggaran masyarakat dalam penerapan PSBB seperti tidak menggunakan masker, berkendara tidak sesuai protokol berlaku, kurang maksimalnya pengecekan kendaraan yang masuk ke Kota Solok.

Terkait bantuan sosial kepada masyarakat, masih didapatkan keluhan bahwa masih ada masyarakat belum memperoleh bantuan. Bantuan yang diserahkan belum merata. ”Diharapkan kepada dinas sosial menlakukan pendataan yang akurat dalam pemerataan pendistribusian Bansos ini,” ungkap Wako. Selain itu, masih banyak masjid dan mushala yang masih melaksanakan Shalat Tarawih berjamaah.

Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi juga mengungkapkan hal senada. ”Pengendara sepeda motor bisa berboncengan, tapi domisilinya sama dan dibuktikan melalui pemeriksaan kartu identitas,” terangnya. Dia meminta Pemko Solok menyediakan call center sebagai wadah penyampaian keluhan masyarakat.

Lemahnya kepatuhan masyarakat juga terlihat di Sijunjung. Sejumlah pasar tradisional nagari saat hari pasar tampak ramai, meski petugas Tim Gugus Percepatan Penanganan Virus Corona aktif turun ke lapangan memberikan imbauan. Seperti pantauan Padang Ekspres di Pasar Inpres Muarosijunjung, Minggu (26/4), warga tampak ramai memadati areal pasar. Terutama oleh kalangan ibu-ibu rumah tangga untuk membeli berbagai bahan kebutuhan harian, serta kebutuhan dapur.

Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dalam keterangan persnya di Balairung Lansek Manih, Kompleks Kantor Bupati, Muarosijunjung, Senin (27/4) meminta, stakeholder bersama masyarakat tetap solid menjaga situasi, batasi akses sosial sampai kondisi nanti dinyatakan stabil. Bila ada orang baru datang dari luar, harus mengikuti proses karantina selama 14 hari.

Di Dharmasraya, pelaksanaan PSBB juga berjalan sesuai harapan. Aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasanya, masih banyak masyarakat tidak pakai masker, begitu juga pembatasan penumpang kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Sebagian besar pengguna kendaraan roda dua masih membawa penumpang, begitupun kendaraan roda empat juga terkesan tidak mematuhi aturan PSBB tersebut. Di sejumlah tempat, warga yang duduk lebih dari lima orang juga masih bisa disaksikan.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengakui hal ini. ”Kendati demikian, kita tidak heti-hentinya memberikan imbauan kepada masyarakat agar mentaati aturan dari PSBB tersebut. Jika masyarakat mentaati dan betul-betul melaksanakan imbauana dari bapak Gubernur terkait aturan PSSB tersebut, kita yakin penanganan Covid-19 bisa kita tangani dengan cepat,” tegas Sutan Riska. (r/i/a/o/atn/ita)