Indeks Desa Membangun Tentukan Klasifikasi Tertinggal

Wagub Sumbar Nasrul Abit bersama anak-anak sekolah di Nagari Pagadih Kabupaten Agam yang sedang mencari sinyal untuk mengerjakan tugas sekolah secara daring, Rabu (29/7/2020). Inilah salah satu ciri desa tertinggal.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka rapat koordinasi klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar Syafrizal di Aula Kantor Gubernur.

Acara itu dihadiri bupati, walinagari, Kepala Bappeda Sumbar, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PMD kabupaten, serta koordinator provinsi wilayah II Sumbar.

Irwan Prayitno mengatakan rapat koordinasi klasifikasi desa membangun ini diharapkan nantinya nagari tertinggal dan sangat tertinggal dapat dientaskan menjadi nagari maju dan mandiri.

Baca juga: Mempromosikan “Desa Membangun” Berbasis IDM dan SIPBM

Ketinggalan atau under development baik daerah maupun masyarakat, merupakan kenyataan sekaligus problematika pembangunan. Ketinggalan tersebut merujuk pada tiga aspek yaitu alamiah, kultural/budaya dan struktural,” ucap Irwan Prayitno, Selasa (28/7/2020).

Untuk aspek alamiah dapat disebabkan oleh kelangkaan sumberdaya alam (SDA) dan posisi geografis yang tidak menguntungkan, SDM tidak mendukung perkembangan karena rendahnya kualitas, aspek kultural akibat aspek kultur.

Pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (PDT) dan transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Pembangunan Desa (IDM), bahwa IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa yang sangat tertinggal serta meningkatkan desa mandiri.

Dari data IDM ini bertujuan untuk memantapkan status dan kemandirian desa, kemudian menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa, data ini kita pakai agar perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota.

“Kita yakin dan percaya bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa/Nagari akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata gubernur.

Dapat diketahui semua peran dari Nagari/Desa terhadap masyarakat, bahkan disebut sebagai ujung tombak, sebagai garda terdepan memberikan pelayanan kepada masyarakat ada di Nagari ataupun Desa.

“Sementara pemerintah provinsi dan kabupaten kota jauh dari Nagari. Seharusnya Walinagari dan Kepala Desa bisa menyatu dengan masyarakat serta berbaur dengan masyarakat setempat. Bangun komunikasi terus, jangan tinggalkan mereka, karena masyarakat yang memilihnya,” ujarnya.

Hal demikian sudah kita ketahui semuanya Nagari atau Desa punya peran melaksanakan pemerintahan umum yang terdepan untuk mengurus masyarakat.

Untuk itu kamipun mengucapkan terimaksih banyak para walinagari/Desa yang bekerja pagi siang yang aktif 24 jam. Nagari adalah ujung tombak dalam rangka melaksanakan pemerintahan diantaranya pelayanan masyarakat.

Selanjutnya Gubernur menyebutkan Nagari sebagai indikator, tanda untuk menentukan sebuah provinsi mandiri atau maju, berkembang tertinggal dan sangat tertinggal.

Nagari menentukan kabupaten kota IDM nya, kalau nagarinya mandiri kota kabupatennya pasti mandiri, kemudian kumpulan dari nagari tertinggal maka kabupatenya pun tertinggal jadi itulah peran yang luar biasa untuk mengangkat status dengan memenuhi Indikator-indikator yang ada. Agar dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, dari tertinggal menjadi berkembang lalu berkembang menjadi maju dan berikutnya menuju kemandirian,” ungkap Irwan. (*/hsn)