Jatah Sumbar Ludes Disapu Riau

Bagian hulu waduk PLTA Kotopanjang di kawasan Tanjuangpauah dan Tanjuangbalik, Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota, Sumbar, terlihat kering, beberapa waktu lalu. (IST)

Terhitung sejak Juni 2020, Pemprov Sumbar tidak lagi menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk PLTA Kotopanjang. Jatah Sumbar yang biasanya Rp 1,7 miliar per tahun dari PLN atas waduk itu, kini ”ludes” disapu Pemprov Riau. Padahal, 78 persen daerah tangkapan air waduk PLTA Kotopanjang, berada di Sumbar. Dan, hanya 22 persen daerah tangkapan air bendungan tunggas berkapasitas 114 Megawatt ini yang terdapat di Riau.

Kondisi ini, tak ayal membuat heboh warga Sumbar. Kehebohan paling kentara mencuat dari Kabupaten Limapuluh Kota. Maklum saja, selain pintu masuk Sumbar dari arah Riau, Limapuluh Kota ikut berkontribusi demi pembangunan bendungan PLTA Kotopanjang yang sudah mulai direncanakan sejak 1979 silam, ditandai dengan kedatangan tenaga ahli pencari proyek dari Jepang yang tergabung dalam Tokyo Electric Power Service Co.Ltd atau TEPSCO.

Bahkan, dari 10 desa yang ditenggelamkan dan dibedol rezim Orde Baru untuk pembangunan waduk PLTA Kotopanjang, dengan menggunakan 33,320 miliar Yen dana pinjaman Jepang (Japan Internasional Cooperation Agency/JICA) dan Rp 102,05 miliar dana dalam negeri pemerintah Indonesia, dua desa berada di Limapuluh Kota. Yakni, nagari (desa) Tanjuangpauah dan Desa Tanjuangbalik, Kecamatan Pangkalan. Rakyat dua desa ini bergabung dengan rakyat 8 desa di Riau, pernah memprotes pembangunan waduk PLTA Kotopanjang sampai ke Jepang.

”Rakyat Sumbar juga punya andil terhadap pembangunan waduk Kotopanjang itu.
Ada darah dan air mata yang mengalir, terutama di masyarakat dua nagari, yakni Tanjungpauh dan Tanjungbalik. Kemudian, air waduk PLTA Kotopanjang itu berasal dari Sumbar. Rakyat Sumbar yang menjaga airnya agar tetap mengalir ke waduk itu. Ketika musim hujan tiba, rakyat Sumbar pula yang duluan menanggung banjir. Jadi, ini bukan hanya sekadar tentang PAD, tapi juga sejarah, harga diri, dan pengorbanan,” kata Budi Febriandi, tokoh masyarakat Limapuluh Kota kepada Padang Ekspres, Selasa (28/7).

Budi tidak sendiri memprotes hilangnya pendapatan Sumbar dari Pajak Air Permukaan Waduk PLTA Kotopanjang. Namun, ada banyak tokoh di Limapuluh Kota yang ikut memprotes persoalan ini. Pemantik dari protes tersebut adalah berita yang muncul dari DPRD Riau. Dalam berita pada salah satu media daring itu, Wakil Ketua DPRD Riau Handrianto menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPRD Riau yang berhasil merebut 100 persen pajak PLTA Kotopanjang berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam berita ini juga ada kalimat yang menyebut Sumbar juga mendapatkan pitih sanang (uang senang) dari PLTA Kotopanjang. Inilah yang kemudian memantik reaksi tokoh-tokoh Limapuluh Kota. Bahkan, anggota DPRD Limapuluh Kota Marsanova Andesra kepada Padang Ekspres menantang DPRD Riau untuk berdebat secara terbuka, terkait dengan Pajak Air Permukaan Waduk PLTA Kotopanjang.

”Saya siap berdebat dengan Wakil Ketua DPRD dan Ketua Komisi III DPRD Riau soal Pajak Air dan Permukaan Waduk PLTA Kotopanjang. Jika Sumbar tidak dapat satu sen pun, kami minta pemerintah pusat untuk menutup aliran air dari Batang Maek (Sungai Mahat) Limapuluh Kota ke waduk PLTA Kotopanjang. Dibeton raksasa saja. Pindahkan, pembangkitnya untuk kebutuhan listrik Limapuluh Kota,” kata Marsanova Andesra yang pernah mengecap pendidikan politik di Jerman.

Sedangkan Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra sangat menyayangkan sikap DPRD Riau yang dengan bangganya menyampaikan dalam rapat paripurna terbuka, bahwa Pajak Air dan Permukaan Waduk PLTA Kotopanjang, kini sudah masuk 100 persen ke Riau. ”Oke, ada aturan berupa UU 28 Tahun 2009. UU ini sudah ada sejak 11 tahun lalu dan bagi hasil pajak ini juga sudah berjalan. Kenapa selama ini baik-baik saja. Harusnya, dalam melakukan proses ini juga melibatkan Pemprov dan DPRD Sumbar,” kata Deni Asra.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan DPRD Riau, bahwa waduk PLTA Kotopanjang itu aliran airnya dari Sumbar. ”Ingat, PLTA Kotopanjang itu aliran airnya dari mana? Kalau seperti ini caranya, saya tegas menyampaikan tidak fair. Ini cara-cara yang tidak baik. Kita daerah tetangga. Selama ini Sumbar sudah bersahabat dengan Riau. Terutama masalah tapal batas. Tapi kalau begini (cara Riau), kita juga menginginkan ketegasan Pemprov Sumbar terkait tapal batas Sumbar-Riau,” kata Deni Asra.

Mewakili DPRD Limapuluh Kota, Deni menyebut, akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Sumbar dan Gubernur Sumbar. ”Kami di DPRD Limapuluh Kota akan bahas masalah Pajak Air dan Permukaan waduk PLTA Kotopanjang ini dengan Pemprov Sumbar dan DPRD Sumbar,” kata Deni Asra. Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Limapuluh Kota lainnya, seperti Khairul Apit dan Epi Suardi.

Gubernur Sumbar Harus Protes
Tidak hanya menuai reaksi DPRD Limapuluh Kota, kalangan DPRD Sumbar juga angkat bicara terkait persolan ini. ”Soal Pajak Air dan Permukaan Waduk PLTA Kotopoanjang itu, seharusnya Sumbar yang dapat lebih banyak. Sebab, sumber air atau area tangkapan airnya secara keseluruhan ada di Sumbar,” kata anggota DPRD Sumbar dari Partai Golkar, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo atau Datuak Safar.

Seharusnya, menurut Datuak Safar, daerah yang terdampak akibat waduk PLTA Kotopanjang, tidak hanya mendapat pajak air permukaan. Tapi, juga perlu mendapat dana CSR dari PLN. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap berbagai pihak.

”Semestinya, daerah yang terdampak waduk PLTA Kotopanjang itu, baik yang terdampak langsung, seperti Tanjungpauh dan Tanjuangbalik. Atau yang tak terdampak langsung, seperti Baruahgunuang, Maek, Kapur IX sampai Pangkalan, dapat CSR juga dari PLN. Jadi, kami atas berita ini (berita Sumbar tak dapat pajak air permukaan), akan bicarakan dengan Pemprov Sumbar. Kok kita di Sumbar bisa kecolongan. Sudah diakui pula oleh Kemendagri. Kok semudah itu rasanya,” kata Datuak Safar.

Nada protes atas hilangnya pendapatan asli daerah Sumbar dari sektor Pajak Air Permukaan Waduk PLTA Kotopanjang, juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas. Politisi Partai Demokrat ini mengaku akan segera menggalang dukungan sesama anggota DPRD. Hal ini menjadi penting, mengingat hal ini menyangkut harga diri Sumbar.

”Ini bukan sekadar pajak air permukaan saja, namun jauh dari pada itu. Kita harus mengetahui asal-usul munculnya kesepakatan antara Pemprov Sumbar dan Pemprov Riau tahun 2001 lalu. Bagaimanapun, kehadiran PLTA Kotopanjang tak terlepas dari pengorbanan besar warga Sumbar guna membikin bendungan penampung air untuk memutar turbin PLTA Kotopanjang. Mereka ”dipaksa” pindah, karena tanah yang mereka tempati dijadikan bendungan,” terang Nurnas.

Makanya, tambah Nurnas, Pemprov maupun DPRD Riau tidak bisa melihat kasus ini secara sepotong-potong. Kalau Riau sudah mulai mengkontak-kotakan seperti sekarang ini, jelas sudah tidak profesional lagi. Makanya dalam waktu dekat, pihaknya duduk bersama sebelum mendatangi Mendagri guna meminta kejelasan masalah ini.

”Kita sangat kecewa bila hal ini tidak segera direspons Pemprov Sumbar. Gubernur harus segera mempertanyakan semua ini. Ingat, ini bukan sekadar pajak air permukaan, tapi sudah menjadi harga diri Sumbar. Saya secara pribadi siap habis-habisan juga memperjuangkan hak Sumbar dikembalikan,” tukas Nurnas.

Gubernur Surati Pemprov Riau
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berjanji segera menyurati Pemprov Riau. ”Kita surati Pemprov Riau, kita minta kontribusi karena pemakaian air untuk menggerakan turbin PLN Kotopanjang sumber airnya dari Sumbar.

Sesuai penjelasan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bekeuda) Sumbar, Zainuddin, Sumbar terancam kehilangan pemasukan sebesar Rp 130 juta per bulannya Rp 1,7 miliar. Namun, pihaknya tidak tinggal diam atas kebijakan ini. Dijadwalkan dalam waktu dekat dirinya bersama Komisi III DPRD Sumbar minta penjelasan ke Kemendagri.

”Terakhir kita menerima (pajak air permukaan, red) Mei 2020 lalu sebesar Rp 130 juta. Namun, setelah itu tidak lagi,” terang Zainuddin. Menurut dia, tahun 2001 lalu ada kesepakatan antara Pemprov Sumbar dengan Pemprov Riau terkait pajak air permukaan masing-masing sebesar 50 persen. Pasalnya, air yang digunakan untuk memutar turbin berasal dari Sumbar.

”Sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan. Kedua daerah sama-sama menjaga kesepakatan satu sama lain. Namun beberapa waktu terakhir, muncul protes dari DPRD Riau tepatnya komisi III. Mereka memprotes kenapa pajak air permukaan itu mesti dibagi dua pembayarannya. Beradasarkan UU No 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dinyatakan bahwa pajak air permukaan dipungut atau menjadi hak daerah di mana tempat air itu diambil,” terang Zinuddin.

Berdasarkan UU tersebut di ataslah, tambah dia, Pemprov Riau protes ke Kemendagri. Selanjutnya Mendagri mengabulkan bahwa pajak air permukaan yang untuk memutar turbin di Kotopanjang seluruhnya menjadi hak Pemprov Riau.

”Namun demikian, dalam waktu dekat pemprov bersama komisi III DPRD Sumbar segera minta penjelasan masalsh ini ke Kemendagri. ”Bagaimana pun, kita berhak mempertanyakan ini. Apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Makanya, kita akan mempertanyaan ini kepada mendagri,” terang dia.

Terlepas dari itu, pihaknya juga segera menyurati gubernur Riau guna meminta kontribusinya atas penggunaan air bersumber dari Sumbar. Nilainya tetap sebesar Rp 1,7 miliar.

Manajer PLTA Kotopanjang, Cecep Shofwan Munawar yang dihubungi Padang Ekspres, tadi malam (29/7), juga mengakui jika PLN tidak lagi membayar Pajak Air Permukaan ke Pemprov Sumbar. ”Biasanya, Sumbar dan Riau memang dibagi dua. Dapat 50:50. Tapi, kini sudah 100 persen untuk Riau. Ini sejak ada keputusan dari Mendagri itu. Tapi, saya tak hapal nomor keputusannya,” kata Cecep Shofwan Munawar. (frv/rdo)