Gubernur Sumbar Mahyeldi membahas percepatan dan persoalan pariwisata bersama Asosiasi Indonesia Tour dan Travel (Asita) Sumbar dalam Coffee Morning bertajuk Asita Berkeluh Kesah, Gubernur Memberi Solusi di Christine Hakim Idea Park (Chip) Lubukbuaya, Padang, Jumat (26/8).
Pada kesempatan itu Ketua DPD Asita Sumbar, Darmawi menyampaikan sejumlah persoalan terkait kepariwisataan Sumbar.
“Kita merapatkan barisan mendukung kunjungan pariwisata di tahun 2023 akan datang. Kita berharap pencapaian mendatang melebihi pencapaian di tahun 2018 dan 2019,” katanya.
Salah satu langkah yang dibicarakan yaitu sales mision, yaitu meningkatkan promosi ke provinsi ke negara tetangga. Tujuannya bagaimana menarik wisatawan datang ke Sumbar.
Pihaknya juga dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan melakukan kerja sama, begitu juga dengan pengelola destinasi, travel agent, dan bus pariwisata.
Bagaimana mereka bisa memberikan harga khusus bagi para tamu-tamu yang datang pada tahun 2023 mendatang. Darmawi juga menyampaikan beberapa permintaan dan usulan kepada gubernur dalam kerangka menggairahkan pariwisata di Sumbar.
Diantaranya agar Pemerintah Provinsi Sumbar bisa mengupayakan percepatan dibukanya kembali penerbangan internasional dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Khususnya penerbangan Padang – Madinah untuk jamaah umrah serta penerbangan Padang – Kuala Lumpur.
“Mohon agar izin penerbangan Padang-Madinah bisa segera dibuka. Pelaku usaha perjalanan umrah yang sebelumnya dijadwalkan ada penerbangan Padang-Madinah, September, ternyata batal. Akibatnya travel agen rugi mencapai Rp8 miliar per bulan, karena harus pindah penerbangan ke Medan dan Jakarta sehingga ada kelebihan biaya,” ujar Darmawi.
Ia berharap ada dukungan anggaran melalui Dinas Pariwisata untuk sales mission Asita Sumbar guna melakukan promosi ke beberapa pameran dan internasional di berbagai daerah.
Selain itu, untuk memperkuat promosi Visit Beautiful West Sumatera 2023, Ketua Asita Sumbar juga mengusulkan untuk branding bus-bus pariwisata, menyiapkan souvenir bagi tamu-tamu khusus, welcome dinner serta penampilan kesenian dari siswa SMK Kesenian.
”Kita mengajak kepada home stay dan hotel termasuk travel agent juga memberikan diskon untuk menarik wisatawan datang ke Sumatra Barat,” katanya.
Kemudian terkait harga tiket pesawat yang melonjak tinggi adalah bagian dari keluh kesah pelaku pariwisata di Sumbar. Dia berharap Pemerintah Provinsi Sumbar memperjuangkan ke pihak terkait agar harga tiket bisa turun.
Darmawi berharap pemerintah bisa menegosiasi kembali harga tiket baik Padang-Jakarta atau sebaliknya yang harganya cukup fantastis. Kemudian bisa dikaji ulang lagi penerapan harga itu agar lebih berkesusaian. ”Ini sangat mempengaruhi minat orang datang ke Sumbar,” ujarnya.
Pihaknya berharap agar mendapatkan harga tiket bisa di bawah Rp 1 juta, misalnya Rp 800 ribu atau Rp 700 ribu. Pemerintah daerah bisa berbicara dengan maskapai untuk mengkaji dan membahas itu.
Salah satu hal yang dipertanyakan yaitu mengapa tiket Jakarta-Bali atau Jakarta-Pekanbaru lebih murah padahal rutenya sama. Saat ini pengkajian itu belum bisa dipahami sehingga menjadi pertanyaan baginya.
Begitu juga dengan hotel, hal ini menjadi catatan bagi PHRI yaitu sebaiknya tidak menerapkan harga khusus saat ada suatu momen di Sumbar. Sebab mengecewakan bagi travel agent karena adanya harga khusus.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk dibukanya kembali penerbangan internasional ke Padang. Selain menjalin kesepakatan dengan maskapai, pihaknya juga intens berkomunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait.
“Untuk penerbangan internasional kita desak terus dinas terkait. Karena ini memang sudah keinginan kita bersama, berbagai upaya juga sudah kita lakukan seperti MoU dengan maskapai termasuk menyampaikan ke kementerian,” ujar Mahyeldi dalam diskusi tersebut.
Kemudian, Gubernur juga menggelar berbagai event nasional hingga internasional di Sumbar, sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan wisata. Sementara, terkait anggaran untuk pariwisata tidak bisa lepas dari dukungan Pemerintah Pusat dan juga legislatif, serta kolaborasi dengan kabupaten/kota.
”Saat ini kita juga mendorong OPD untuk tidak mengadakan rapat di kantor, melainkan di desa-desa wisata untuk meningkatkan dan menggairahkan pariwisata,” ujarnya. (cr4)
