Lanjutan Sidang M Yamin Kahar, JPU KPK Minta Eksepsi Terdakwa Ditolak

Suasana sidang online kasus dugaan suap kepada Bupati Solsel Nonaktif Muzni Zakaria, kemarin. (IST)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkal eksepsi (penolakan/keberatan) dari Penasihat Hukum (PH) terdakwa M Yamin Kahar atas kasus dugaan suap kepada Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria (non aktif, red) surat dakwaan yang telah dibuat.

Dalam sidang dengan agenda pembacaaan tanggapan atas eksepsi yang dilakukan secara telekonferensi, Rabu (29/4) itu, JPU KPK mengatakan surat dakwaan telah dibuat berdasar penyidikan dan telah dinyatakan lengkap.

“Bahwa surat dakwaan, telah memenuhi syarat formil. Sebagaimana diatur pada pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP,” kata JPU KPK Rikhi B Maghaz bersama tim, saat membacakan tanggapannya terhadap eksepsi PH terdakwa.

JPU menambahkan, surat dakwaan telah dilakukan secara lengkap dan cermat, berdasar seluruh unsur pasal pada dakwaan pertama atau kedua. Dalam persidangan tersebut, JPU pun tidak menanggapi alasan PH terdakwa yang mempermasalahkan pemberian berupa karpet masjid sebagaimana tindakan amal jariah, serta terkait pemberian pinjaman kepada terdakwa Muzni Zakaria sebesar Rp 3,2 miliar, sehingga dalil PH terdakwa ditolak.

“Memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, menolak eksepsi tim PH terdakwa. Menyatakan surat dakwaan, telah disusun sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, Nomor : 19/pid.sus-TPK/2020/PN.Pdg dilanjutkan,” pinta JPU KPK.

Menanggapi hal tersebut, sidang yang diketuai Yose Rizal beranggotakan Zaleka dan M. Takdir, menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda putusan sela. Terdakwa M Yamin Kahar didampingi PH terdakwa, Halius Hosen, Wilson Saputra, Meri Anggraini langsung meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Padang.

Kasus ini adalah kasus dugaan suap dari M Yamin Kahar kepada Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria yang sudah nonaktif. Muzni diduga menerima suap Rp 460 juta untuk proyek pembangunan Jembatan Ambayan. KPK juga mengatakan ada dugaan aliran suap Rp 315 juta terkait proyek Masjid Agung Solok Selatan yang diberikan M Yamin Kahar kepada bawahan Muzni.

Suap itu diduga diberikan atas permintaan Muzni Zakaria. Ia diduga memerintahkan bawahannya agar memenangkan perusahaan yang digunakan Muhammad Yamin Kahar selaku kontraktor. (i)