Capaian RPJMD jadi Sorotan DPRD Sumbar

69
PARIPURNA-- Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar pada saat mengikuti rapat paripurna LKPJ 2019 dengan Gubernur melalui Vidcon.

DPRD Sumbar menerima LKPj Kepala Daerah Provinsi Sumbar tahun 2019. Meskipun begitu DPRD Sumbar melalui fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan. Seperti masih banyaknya capaian target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, belum dapat diwujudkan. Padahal masa berlakunga RPJMD hanya satu tahun lagi.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi, dalam paripurna pengambilan keputusan atas rekoemndasi DPRD terhadap LKPj KDH Sumbar tahun anggaran 2019 yang digelar kemarin (29/5). Untuk itu pemprov perlu meninjau kembali seluruh program dan kegiatan yang terdapat pada APBD tahun 2020 dan usulan program tahun 2021 dan menyesuaikan dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

DPRD Sumbar juga menyorot fokus pembangunan daerah. Belum sepenuhnya sesuai dan sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan staregis yang masuk dalam APBD tapi tidak ada dalam RPJMD.

Selain itu proyek strategis yang tidak masuk dalam TPJMD tersebut, di antaranya Main Stadium dan gedung Budaya samoai saat ini kondisinya jauh dari kata “siap”. Oleh sebab itu, pemda perlu melakukan percepatan penyelesaiannya sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur 2016-2021.

Supardi mengatakan, DPRD menerbitkan rekomendasi yang dijadikan bahan untuk perencanaan dan penyusunan anggaran tahun berjalan maupun tahun yang akan datang. Juga sebagai bahan untuk pembentukan perda atau kebijakan lainnya.

“Substansi dan muatan LKPj tidak mencakup realisasi anggaran, program dan kegiatan serta output yang dihasilkan, akan tetapi juga menggambarkan capain kinerja serta perbandingan dengan capain target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMD dan RKPD),” ujar Supardi.

Katanya, rekomendasi ini dimaksudkan sebagai catatan bagi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan yang dituangkan dalam keputusan DPRD. Dikatakan Supardi, LKPj semestinya juga menjelaskan perbandingan antara hasil dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan berupa RPJM maupun RKPD. Rekomendasi dan catatan perbaikan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus LKPJ KDH 2019, Ismunadi Syofyan disetujui oleh seluruh pimpinan fraksi dan komisi DPRD Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan bahwa sebagaimana telah disampaikan pada rapat paripurna penyerahan LKPj pada 11 Mei 2020. Pihaknya menyusun dokumen pertanggungjawaban ini dengan mengacu kepada sejumlah dokumen perencanaan. ”LKPj disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” jelasnya.

Meski demikian Gubernur mengakui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 masih terdapat berbagai persoalan dan tantangan yang belum diselesaikan. “Rekomendasi ini merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi Pemprov Sumbar,” ucap Irwan.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumbar ke depan. “Pada tahun 2020, pada tahun terakhir masa jabatan kami bersama Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumbar, kami mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh pihak untuk dapat secara bersama membangun Sumatera Barat,” ujarnya. (eko)