Pemerintah Daerah Gencar Sosialisasikan New Normal

64
Dokter Andani (kiri) dan Gubernur Irwan Prayitno.

Pemerintah kabupeten dan kota di Sumbar mendukung kebijakan Pemprov Sumbar memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III hingga 7 Juni mendatang. Seperti Pemko Solok, Pemkab Solok, Pemko Pariaman dan Pemkab Pasaman Barat yang telah mempersiapkan skenario perpanjangan PSBB tersebut.

“Kota Solok mendukung program pemerintah provinsi. Kalau memang belum memungkinkan untuk pemberlakuan “New Normal” tentunya tidak bisa dipaksakan karena risikonya cukup besar,” ujar Wakil Wali Kota Solok, Reinier.

Menurutnya, di masa pandemi seluruh pihak harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, PSBB tahap III yang dilakukan merupakan persiapan menuju pemberlakuan “New Normal”. Sehingga tidak terjadi ledakan kasus positif Covid-19.

“Dalam “New Normal” itu, bukanlah pelonggaran aturan, tetapi beradaptasi melakukan pola hidup yang berjalan dalam tatanan kehidupan baru, masyarakat tetap produktif namun tetap sehat dan aman, jika pola hidup baru diterapkan. Bukan hanya ASN atau PNS, masyarakat juga harus melakukan aktivitas dengan melakukan beberapa persyaratan dan protokol kesehatan,” ucapnya.

Lantaran itu, jika “New Normal’’ diterapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Dan meminta seluruh Kepala OPD melakukan persiapan dengan matang untuk penerapan “New Normal”.

Ia menegaskan imbauan dan peringatan pemerintah harus terkoordinir sampai ke tingkat pemerintahan paling bawah seperti kelurahan yang harus mengetahui keadaan masyarakatnya dan tetap berkoordinasi dengan gugus penanggulangan Covid-19.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal, juga menyetujui dan mendukung keputusan tersebut sehingga dapat mempersiapkan segala kebutuhan untuk memasuki tahap “New Normal”.

“Perpanjangan PSBB ini nantinya juga akan dimanfaatkan untuk persiapan serta melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar pelaksanaan “New Normal” ke depan dapat maksimal,” tegasnya.

Ia mengakui, saat ini beberapa fasilitas umum sudah makin ramai sehingga agak susah untuk menertibkannya. “Untuk objek wisata tidak menjadi masalah karena bisa untuk dikondisikan,” ujarnya.

Menurutnya, jika masuk ke kehidupan baru (New Normal, red) pihaknya tetap menerapkan standar-standar protokol kesehatan. Seperti tetap memakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan dan tetap jaga jarak.

“Kabar baiknya, penerapan “New Normal” bisa membantu membangkitkan kembali perekonomian, pendidikan dan pembukaan tempat ibadah. Maka itu, kita perlu menyikapi dengan memaksimalkan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Pemko Pariaman juga melakukan persiapan menuju “New Normal” dan mengikuti perpanjangan PSBB. Pemerintah Kota Pariaman juga tengah merancang sejumlah kebijakan terkait menuju “New Normal”.

“Saat ini masih dibicarakan sejumlah kebijakan terkait sosialisasi menuju “New Normal”,” ujar Kadis Kominfo Kota Pariaman Hendri saat dihubungi Padang Ekspres kemarin.

Rapat bersama muspida dilakukan untuk tatanan kehidupan baru. Sejumlah gagasan yang muncul dalam rapat adalah rencana pembukaan tempat beribadah secara bertahap.

Dalam hal ini juga dibicarakan kategori masjid yang bisa menggelar shalat fadhu dan shalat Jumat berjamaah. Termasuk masjid tersebut harus menyediakan pengukur suhu tubuh, jamaah harus mengenakan masker hingga jaga jarak antara satu jamaah dengan yang lainnya.

Bagi jamaah yang lanjut usia dengan penyakit penyerta dan anak-anak disarankan untuk tetap shalat di rumah. Sebab dua kelompok usia ini sangat rentan terhadap penularan Covid-19.

“Nanti yang pastinya aka nada menyusul peraturan dari Kementerian Agama. Kami masih menunggu hal tersebut untuk merumuskan kebijakan tentang pembukaan rumah ibadah,” ujarnya.

Catatan penting lainnya tambah Hendri, jamaah melewati masjid hanya pada satu pintu, disitulah nanti jamaah menjalani pemeriksaan suhu tubuh.

Kebijakan menuju “New Normal” selanjutnya yang sedang dibahas adalah untuk objek pariwisata. Akan ada pembukaan objek wisata namun hanya pada objek wisata yang bisa diawasi secara ketat.

Rencananya tahap pertama yang boleh masuk juga hanya bagi mereka yang memiliki KTP Pariaman, selain itu untuk sementara tidak bisa masuk dulu.

“Pengurangan-pengurangan pembatasan menuju “New Normal” tersebut baru sekadar rancangan saja. Masih perlu pembicaraan lebih lanjut di OPD dan muspida. Nanti kalau sudah ada kebijakannya, baru akan disosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengatakan Pemko Pariaman siap mendukung dan sepakat untuk memperpnjang PSBB di Provinsi Sumbar termasuk Kota Pariaman hingga 7 Juni 2020 mendatang.

Sementara itu, di Kabupaten Pasaman Barat, Jumat, (29/5) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pasaman Barat meninjau dan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kelanjutan PSBB Barat dan menuju era “New Normal” yang berlangsung di Pasar Simpang Tiga kecamatan Luhak Nan Duo.

“Kita akan terus sampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini sudah tidak main main, lanjutkan pola hidup sehat, pakai masker. Karena setelah PSBB ini kita akan melakukan tatanan kehidupan baru. Artinya kita akan hidup seperti sediakala, namun dengan pola hidup sehat yang sudah dilakukan selama ini,” jelas Bupati Yulianto didampingi Kapolres Pasbar AKBP Sugeng Hariyadi dan Dandim Pasaman 0305 Letkol Inf Ahmad Aziz.

Setelah penerapan PSBB tahap III tersebut, seluruh wilayah Sumatera Barat akan diberlakukan normal yang berlaku tanggal 8 Juni 2020. Sedangkan selama PSBB tahap III ini, seluruh Pemda se-Sumbar diminta untuk mempersiapkan segala kebutuhan penerapan New Normal tersebut.

Selain itu kegiatan ibadah berjamaah di masjid saat PSBB tahap III diperbolehkan di Pasaman Barat. Namun, tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Iya, benar seperti biasa, masjid boleh buka dan melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” kata Yulianto.

Sebelumnya, Gubernur, Irwan Prayitno dalam Vidcon bersama seluruh kepala daerah di Sumbar mengatakan, penerapan PSBB Sumbar diperpanjang hingga 7 Juni 2020. (f/nia/roy)