Dorong Lahirnya Objek Wisata Aman Covid-19, Pasca Kunjungan Menparekraf

12
MENPAREKRAF Sandiaga Uno saat menandatangani prasasti di Kampuang Sarugo, disaksikan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo dan Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra.(IST)

Kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno selama tiga hari ke sejumlah destinasi wisata di Sumbar akhir pekan lalu, diyakini mampu memperkuat branding bahwa Sumbar welcome menyambut kedatangan wisatawan.

Sekaligus, menjadi momentum kembali bangkitnya sektor pariwisata Sumbar usai porak-poranda dihantam pandemi Covid-19.

”Kehadiran Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ke Sumbar pada waktu yang tepat.
Terlebih, kita tahu pemerintah mulai memberikan sinyal positif membuka kembali sektor pariwisata,” terang Pengamat dan Pemerhati Pariwisata Sumbar Unand, Sari Lenggogeni PhD kepada Padang Ekspres di Padang, kemarin (30/8).

Seperti diketahui kehadiran menparekraf ke Sumbar dalam rangka penjurian 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Di mana, empat desa wisata asal Sumbar berhasil lolos di 50 besar ADWI 2021.

Terdiri dari Desa Wisata Sungaibatang, Kabupaten Agam, Desa Wisata Saribu Gonjong Limapuluh Kota, Desa Wisata Kampuang Minang, Nagari Sumpu Tanahdatar dan Desa Apar Kota Pariaman.

”Paling kurang orang-orang akan penasaran, mana sih empat desa di Sumbar yang menjadi desa wisata terbaik itu dan ingin mengunjunginya,” jelas Sari.

Namun atas pencapaian yang didapatkan ini, Sari mengingat, pemerintah, pengelola, dan masyarakat di desa wisata tidak boleh cepat berpuas diri. Ada beberapa langkah lanjutan yang harus dilakukan agar kehadiran desa wisata menjadi sumber kebangkitan pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Sari menyebutkan, di kondisi masih pandemi Covid-19 ini, keberadaan desa wisata mesti beradaptasi dengan kebiasaan baru. Maka hal yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana desa wisata bisa menyiapkan produk mereka masing-masing.

”Kan seperti diketahui kalau buat iven pariwisata tidak bisa di tengah pandemi karena takut terjadi kerumunan, maka dari itu desa wisata mesti menyiapkan produk mereka masing-masing yang beradaptasi dengan pandemi Covid-19,” katanya.

Menurut dia, keberadaan desa wisata merupakan community base. Di mana, desa wisata dikelola masyarakat dan dampak atau manfaat keberadaan desa wisata juga akan diterima oleh masyarakat itu juga.

Lebih lanjut Sari menyampaikan, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan desa wisata tersebut.

Peningkatan SDM tersebut bisa dilakukan dengan peningkatan kesadaran akan kebersihan, penerapan protokol kesehatan (prokes) sesuai program Cleanliness, Health, Safety, and Enviroment Sustainability (CHSE).

”Kenapa kita mesti terapkan itu semua, karena kan turunnya sektor pariwisata itu disebabkan karena tidak ada tourist confidence atau kepercayaan turis terhadap penerapan prokes di objek wisata,” jelasnya.

Selain itu, untuk membangun desa wisata tersebut perlu peran serta dari pemerintah daerah. Pemerintah harus membuat program wisata di desa wisata masing-masing agar dilirik oleh wisatawan.

Baca Juga:  Wagub: Bisa Rugikan Diri Sendiri, 8.477 Peserta CPNS Diminta Tak Curang

”Program yang bisa dibuat itu tak jauh dari program produk desa wisata, karena saat ini tidak mungkin rasanya untuk membuat iven yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” ungkapnya.

Pengamat pawisata asal Politeknik Negeri Padang (PNP) Dr Emrizal melihat, pemerintah daerah mesti mampu memanfaatkan momentum mulai bangkitnya pariwisata Sumbar menyusul kedatangan menparektraf.

Diakuinya, belum kunjung berakhirnya pandemi Covid-19 sudah membuat sektor pariwisata sudah mengap-mengap. Bahkan, daerah sekaliber Bali pun tak bisa berbuat apa-apa menghadapi dampak pandemi Covid-19 itu.

”Mestinya, kita mulai menata kembali sektor-sektor unggulan wisata di Sumbar. Sekaligus mendorong lahirnya gebrakan-gebrakan baru yang lebih inovatif, agar pengembangan sektor pariwisata Sumbar bisa menyesuaikan diri dengan suasana Covid-19. Tentunya, lewat penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat. Dengan begitu, wisatawan merasa nyaman datang ke Sumbar,” ujar pria yang kini menjadi Dekan FEB Unidha itu.

Sementara Pegiat sekaligus Pelaku Pariwisata Sumbar, Zuhrizul kepada Padang Ekspres, kemarin (30/8) mengatakan, kedatangan menparekraf membuktikan bahwa Sumbar itu sangat welcome dengan pariwisata. Apalagi, Sumbar menjadi provinsi terbanyak mengikuti ADWI 2021.

Hal ini menunjukkan sektor pariwisata bisa memperkuat budaya Sumbar. Untuk menindaklanjuti keberhasilan empat desa di Sumbar masuk 50 besar ADWI 2021, Zuhrizul menyebutkan, perlu ada koordinasi yang kuat antara pemda dengan masyarakat di sekitar desa wisata tersebut.

”Jadi, bagi kepala daerah di Sumbar yang telah memberikan surat keputusan (SK) menjadi desa wisata, untuk terlibat penuh dalam program-program kabupaten dan kota ke depan,” ujarnya.

Target yang ingin dicapai dari desa wisata tersebut adalah keberadaan destinasi wisata di sana bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Pariwisata diharapkan bisa melahirkan wirausaha-wirausaha nagari baru.

”Selain itu, keberadaan desa wisata ini diharapkan bisa melahirkan pengusaha muda di bidang pariwisata sesuai dengan program gubernur Sumbar yang ingin menghasilkan 100 ribu enterpreneur di Sumbar,” kata Zuhrizul

Berangkat dari itulah Pemprov Sumbar menjadikan program desa wisata ini menjadi program unggulan Sumbar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan desa wisata di Sumbar juga harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang tinggal di akses menuju desa wisata tersebut, sehingga tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat sejahtera bisa terwujud.

”Usaha-usaha kecil yang berjualan di sepanjang jalan akses menuju desa wisata bisa disinggahi oleh wisatawan, sehingga produk yang dijual masyarakat bisa memiliki pasar tersendiri,” ungkapnya.

Dalam rangka mewujudkan itu semua, perlu peran serta semua pihak baik pemerintah, pengelola desa wisata, dan masyarakat agar desa-desa mereka bisa menjadi sumber pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. (adt)