Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar meminta komitmen pemerintah kabupaten dan kota agar serius menangani masalah sampah di wilayah masing-masing.
Kepala DLH Provinsi Sumbar Siti Aisyah mengatakan, data jumlah timbulan sampah Sumbar tahun 2020 berdasarkan laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jaksrtada) yang dihimpun dari kabupaten/kota mencapai 993.419 ton.
Jumlah sampah terbanyak dihasilkan oleh Kota Padang yakni 237.926 ton, disusul Kabupaten Agam 71.280 ton, kemudian Kabupaten Pasbar dengan jumlah timbulan sampah sebesar 63.700 ton.
Sementara jumlah timbulan sampah paling sedikit Kota Sawahlunto yakni 6.647 ton. Kondisi ini akan terus meningkat setiap tahun seiring pertambahan jumlah penduduk.
Siti melanjutkan, berdasarkan laporan Jakstarada kabupaten kota Tahun 2020, rata-rata anggaran pengelolaan sampah di bawah 1 persen. Hanya ada empat kabupaten kota yang mengalokasikan anggaran diatas 1 persen, yaitu Kota Padang 2,98 persen, Kota
Padangpanjang 1,96 persen, Kota Bukittinggi 1,32 persen, dan Kota Solok 1,04 persen. “Padahal idealnya anggaran pengelolaan sampah adalah 5-10 persen dari total APBD,” sebutnya kepada wartawan saat jumpa pers, Senin (30/8).
Sedangkan dari segi ketersediaan SDM Kota Padang dengan 801 orang tenaga kebersihan, Kota Padang Panjang 283 orang, Payakumbuh 227 orang, Kota Solok 198 orang, Kota Sawahlunto 186 orang, Kota Bukittinggi 180 orang, Kota Pariaman 153 orang, selebihnya dibawah 100 orang.
“Selain kesadaran masyarakat, kami minta juga komitmen kepala daerah serta DPRD supaya sampah menjadi perhatian kita semua, dengan mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah ini,” ujarnya.
Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sudah cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang membuang sampah di tempat sampah. Untuk itu perlu didukung penanganannya.
Jika tidak dilakukan, lanjut Siti, tentu hal ini akan berdampak serius terhadap sektor lain. Tidak hanya sektor kesehatan, namun juga sektor wisata, pertanian, kelautan dan perikanan dan lainnya.
“Masalah lain bisa dipending, namun masalah sampah tidak bisa dipending atau dibiarkan begitu saja, karena hanya akan menambah penyakit,” sebutnya.
Sebagai contoh, sebagus apapun daerah kita, kalau tempat wisata kotor dan banyak sampah mana ada wisatawan akan berkunjung. Dengan banyaknya tumpukan sampah tentu akan menimbulkan penyakit,” tambah Siti. (idr)
