Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP 

5
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.(NET)

Bupati Agam, Andri Warman mengikuti Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Center for Preventif (MCP). Acara ini dikemas dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021. Bupati hadir didampingi Inspektur, Darfines secara virtual di Kantor Bupati Agam di Lubukbasung, Selasa (31/8).

Launching dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Harapannya, kerja sama ini dapat mewujudkan Good Governance.

Ketua KPK, Firli Bahuri menerangkan, secara nasional pemerintah bertekad melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan nasional tersebut menurutnya, tidak akan dapat terwujud jika praktek rasuah tetap saja terjadi. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dalam hal pemberantasan tindak korupsi.

“Launching MPC Pencegahan Korupsi ini salah satu momentum untuk bangsa Indonesia lepas dari praktik korupsi,” kata Firli.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menjelaskan lebih lanjut, MCP merupakan perwujudan kolaborasi antar lembaga dalam mendukung pemberantasan korupsi. Disebutkan, terdapat 8 area intervensi MCP.

Sebanyak 8 area intervensi itu antara lain, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Baca Juga:   Barlius: PPDB Juni 2022, Sistem Zonasi Dekatkan Siswa dengan Sekolah

Menurutnya, korupsi bukan karena hanya ada niat, tapi karena adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak korupsi. Untuk itu pimpinan lembaga perlu mengindentifikasi kemungkinan dan melakukan mitigasi pencegahan.

“Untuk itu, kita menyambut pengelolaan bersama MCP, harapannya kita semua bisa merumuskan indikator yang selaras. Kita tentu sepakat bahwa pencegahan harus menjadi prioritas, untuk itu sinergi tiga lembaga ini dilakukan sejak awal untuk pencegahan korupsi,” terangnya.

Sementara itu Mendagri, M. Tito Karnavian menjelaskan pengelolaan bersama MCP bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

“Untuk itu, kami mendorong rekan-rekan kepala daerah dan inspektur untuk terkoneksi dengan sistem ini, karena masih ada beberapa daerah yang belum terkoneksi dengan sistem ini,” ujarnya.

Ditambahkan, beberapa temuan yang sering terjadi antara lain, perencanaan yang kurang tepat sesuai kebutuhan, penganggaran yang kurang tepat dan pelaksanaan sejumlah program. (ptr)