Persoalan blank spot menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Daerah Agam. Buktinya, sampai sekarang puluhan jorong masih menjadi titik blank spot. Bahkan, hampir seluruh kecamatan lemah sinyal.
“Di era kemajuan digital saat ini, masyarakat menuntut kemudahan memperoleh dan mengakses informasi. Akan tetapi di Agam, masih banyak spot yang lemah sinyal dan ini hampir dialami seluruh kecamatan,” kata Anggota DPRD Agam Komisi III Rizki Abdillah Fadhal di Lubukbasung, kemarin (6/10).
Menurut dia, pihaknya sudah mengkoordinasikan masalah ini ke Kominfo Sumbar. Dalam kunjungan yang diikuti anggota Komisi III DPRD Agam ini, pihaknya sharing informasi mengatasi persoalan telekomunikasi di Agam.
Ketua Komisi III DPRD Agam, Zulhefi mengaku, sharing informasi itu terkait regulasi, penganggaran dan program penguatan jaringan komunikasi di Sumbar. Kita ingin mengetahui persoalan ini,” kata dia.
Sementara, Anggota Komisi III DPRD Agam Doddi dari Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan, apa solusi dari provinsi dengan keterbatasan anggaran di daerah untuk mengatasi persoalan blank spot.
Menanggapi permintaan wakil rakyat dari Komisi III DPRD Agam itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kominfo Sumbar, Lizda Handayani menjelaskan, urusan telekomunikasi salurannya ke Kementerian Kominfo.
“Kalau ada dana pokir dari anggota DPRD Agam untuk membangun jaringan di Agam itu, kita yakin Agam akan cepat maju. Tidak akan ada lagi wilayah yang tidak dapat jaringan. Kominfo tidak bisa untuk bangun tower di daerah lagi, karena kewenangan itu sudah dicabut oleh pemerintah pusat,” ucap Lizda.
Di lain sisi, Kepala Dinas Kominfo Agam, Rahmad Lasmono menyatakan, sebanyak 71 jorong masuk titik blank spot di Agam. Wilayah tersebut tak memiliki sinyal seluler, apalagi sinyal internet, sehingga warga tentu sulit memanfaatkan akses komunikasi.
“Data terakhir yang kami rangkum, terdapat 71 titik area blank spot tersebar di 11 kecamatan di Agam. Umumnya, wilayah blank spot ini berada di kawasan nagari-nagari yang topografi berbukit dan sulit dijangkau,” kata Rahmad.
Sebaran wilayah blank spot itu lanjut kadis, yakni 14 jorong di Kecamatan Ampeknagari, 12 jorong di Palembayan, delapan jorong di Baso, tujuh jorong di Palupuh, masing-masing enam jorong di Malalak, Tanjungraya, Tanjungmutiara dan Lubukbasung, tiga jorong di Tilatangkamang, dua jorong di Matur dan satu jorong di IV Koto.
Pemkab kata Rahmad, tiap tahun selalu berupaya dapat memangkas atau mengurangi jumlah titik blank spot tersebut. Yakni, mengusulkan penyediaan sarana pemancar BTS ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau langsung ke pihak provider.
Sebaran wilayah blank spot itu imbuhnya lagi, bakal kembali disurvei dalam waktu dekat. Pasalnya, sejak tahun 2020 lalu seluruh titiknya sudah diajukan pembangunan BTS ke pusat maupun langsung ke vendor, namun tidak diketahui berapa titik yang sudah terealisasi.
Kebanyakan katanya, vendor membangun BTS tanpa berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan hanya mengurusi perizinan ke dinas terkait. Hal ini membuat pihaknya kesulitan menghitung jumlah wilayah blank spot yang sudah bebas akses telekomunikasi.
Untuk menghilangkan daerah blank spot, tambah dia, daerah harus kerja sama dengan provider telekomunikasi dan pihaknya hanya bisa mengusulkan. Titik usulan sendiri berdasarkan permintaan masyarakat. Syaratnya ada akses jalan, listrik, dan lahan sudah bebas.
“Tahun ini, dari sekian banyak titik yang kami usulkan ke pusat untuk pembebasan wilayah blank spot, hanya satu titik yang diakomodir, yakni di Kecamatan Tanjungmutiara,” beber Rahmad didampingi Kepala Bidang Teknologi dan Informasi, Jhoni Indra.
Menurutnya, di era kemajuan digital saat ini masyarakat menuntut kemudahan memperoleh dan mengakses informasi. Keberadaan jaringan internet juga kian penting demi lancarnya koordinasi antardareh di Agam dalam segala hal pelayanan.
Di samping kebutuhan pemancar BTS, Pemkab Agam juga bakal mengajukan penyediaan sejumlah sarana layanan internet ke BAKTI. Layanan internet tersebut dibutuhkan di tempat-tempat umum seperti sekolah, puskesmas dan tempat-tempat wisata.
“Saat ini kami sedang dalam tahap survei untuk puskesmas yang belum memiliki akses jaringan internet. Ada empat puskesmas, yakni Puskesmas Bawan, Muaroputuih, Malalak dan Palupuah,” sebutnya.
Tak hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat, pihaknya juga berupaya minta dukungan penguatan jaringan menara di lokasi-lokasi yang lemah sinyal, kepada provider yang beroperasi di daerah itu.
Di Agam sendiri beroperasi enam provider yang punya konektivitas pengguna sejauh ini. Yakni, Telkomsel, Indosat, Protelindo, Solusi Tunas Pratama, Daya Mitra dan Tower Bersama Group.
Sebanyak 205 menara milik provider itu sudah berdiri di daerah itu memancarkan sinyal telekomunikasi. Selain bermanfaat mengatasi blank spot, seluruh BTS milik provider itu pun menguntungkan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Agam berhasil meraup PAD dari ratusan menara BTS milik provider tersebut sebesar Rp 537 juta. (ptr)
