Panitia khusus (Pansus) pembahasan Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik DPRD Agam studi banding ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Rabu (8/3).
Kunjungan ini untuk menambah referensi kajian tentang Ranperda yang diajukan oleh Pemkab Agam tersebut. Tim Pansus yang berkunjung dikomandoi langsung Ketua Pansus, Zulpardi.
Kedatangan mereka disambut Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Padang, Auwilla Putri didampingi Kasi Penegakan Lingkungan Hukum, Sanimar, Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan, Fuad dan jajaran.
“Kunjungan ini dalam rangka pembahasan Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik. Untuk itu, pansus melakukan studi banding ke DLH Kota Padang. Ini untuk menambah referensi untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang Ranperda tersebut,” kata Ketua Pansus, Zulpardi.
Menurutnya, kajian itu sangat penting dilakukan karena ranperda yang tengah disusun sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat banyak. Jika air limbah domestik tidak dikelola dengan baik akan berdampak kepada pencemaran lingkungan.
Kabid Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Padang, Auwilla Putri mengatakan, untuk pengelolaan limbah domestik memerlukan lokasi yang luas, minimal 5 hektare. Untuk hal ini DLH Padang juga masih belum memiliki lokasi seluas itu dalam mengelola limbah domestik sejauh ini.
“Di Padang itu salah satu kendalanya sampai saat ini tidak ada lokasi untuk mengurangi limbah yang dibuat,” ucapnya.
Namun, DLH Padang telah memiliki kebijakan tentang pengelolaan limbah domestik. Peraturan DLH itu salah satu pasalnya berbunyi dilarang membuang limbah ke drainase. Dasar pembuatan kebijakan ini dari Permen terkait pengelolaan limbah. Hadir juga Arnel Kabag Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD serta pendamping pansus. (ptr)
