Dua Hari, Bawaslu Tertibkan 7.885 APK

9
ilustrasi. (net)

Dua hari terakhir, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam menertibkan sebanyak 7.885 alat peraga kampanye (APK) dan 41 iklan layanan masyarakat yang tidak memenuhi aturan jumlah dan lokasi pemasangan. Penertiban meliputi pencopotan APK dan iklan layanan masyarakat pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

”Kegiatan penertiban itu dilakukan pada Sabtu hingga Minggu. Dan Seninnya, Bawaslu juga sudah melakukan penyisiran atau kroscek kembali terhadap APK dan iklan layanan masyarakat,” ujar Ketua Bawaslu Agam, Elvys, Rabu (14/10).

Ribuan APK dan iklan layanan masyarakat yang ditertibkan rinciannya, 5.334 APK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, 2.551 APK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta 41 iklan layanan masyarakat.

Sementara rekapitulasi APK dan iklan layanan masyarakat berdasarkan jenis, terdata 171 billboard, 1.868 baliho, 5.453 spanduk, 96 umbul-umbul dan 338 bahan kampanye. ”Untuk 338 unit ini disebut poster tidak, disebut baliho juga tidak, dan kalau poster kan berbahan kertas, ini bahannya seperti spanduk dan ukurannya pun melebihi poster, jadi digolongkan ke bahan kampanye,” terangnya.

Baca Juga:  Masyarakat Diminta Waspada, Dua Rumah Ditimpa Pohon Sawit

Dijelaskan Elvys, berdasarkan aturannya, selain APK dari KPU, setiap pasangan calon hanya diperbolehkan maksimal memasang 10 unit untuk jenis baliho ukuran 2 x 3 meter, umbul-umbul ukuran 0,5 x 3 meter sebanyak 40 unit per kecamatan, spanduk 4 unit per nagari dengan ukuran 0,8 x 3 meter.

”Itu ketentuan APK tambahan untuk pasangan calon kepala daerah Kabupaten Agam, untuk pasangan calon gubernur ada lagi ketentuannya dari Bawaslu provinsi,” jelasnya.
Sedangkan bahan kampanye seperti kalender, stiker dan poster, sebutnya, diperbolehkan untuk dipasang. Di tengah masa pandemi Covid-19, pasangan calon juga diperbolehkan membuat bahan kampanye berupa masker, handsanitizer dan faceshield.

Usai menertibkan APK dan iklan layanan masyarakat, pihaknya menyurati KPU Agam guna mensosialisasikan atau menyurati kembali kepada setiap pasangan calon tentang lokasi, ukuran dan batasan APK yang diperbolehkan. “KPU diharapkan mensosialisasikan kembali kepada pasangan calon tentang tata dan aturan APK yang diperbolehkan,” ujar Elvys. (p)