Tangani Bantuan Covid-19, Camat-Wali Nagari Harus Transparan

Ilustrasi bantuan. (INTERNET)

Seluruh Camat dan Wali Nagari di Kabupaten Agam harus transparan dalam menangani seputar bantuan penanggulangan dampak Covid-19 di daerah itu. Bahkan diintruksikan daftar penerima bantuan tersebut dipajang supaya lebih mudah dikontrol dan dikroscek datanya.

“Di Agam, semua nama penerima bantuan penanggulangan pandemi Covid-19 harus dipajang. Kita sudah mengambil keputusan, sikap dan sepakat bahwa supaya dibuatkan stikernya sesuai kelompok bantuan yang diterima,” ujar Bupati Agam, Indra Catri, Minggu (17/5).

Jenis bantuan yang diluncurkan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 saat ini, lanjutnya, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial (Kemensos), provinsi didukung bantuan dari kabupaten dan nagari. Penyaluran semua bantuan ini dituntut agar tepat sasaran dan transparan.

Ditekankan agar nama-nama penerima dipajang supaya dapat mempermudah Camat dan Wali Nagari dalam mengontrol dan mengkroscek data. Begitu pun pemberian tanda stiker, bisa mempermudah untuk mengontrol siapa yang belum dan sudah mendapatkan bantuan.

“Selain itu, dapat menghindari masyarakat yang double menerima bantuan. Sehingga tidak terjadi kecemburuan, karena faktanya sudah jelas,” papar Bupati Agam dua periode itu.

Pihaknya mengupayakan penyaluran BLT Kemensos dan provinsi di wilayah Agam sudah tuntas 30 persen selang dua minggu ke depan. Setelahnya, baru masuk kepada BLT dana desa dan bantuan lainnya.

Dirinya mengharapkan penerima BLT dapat mencakup 70 persen penduduk di Agam. Estimasinya, 30 persen sisanya diasumsikan mereka yang berstatus pegawai, TNI, Polri dan petani yang memang tidak dibantu.

Adapun petani masuk kelompok tidak dibantu menurutnya, karena mereka tidak terpapar dan masih diperbolehkan beraktivitas. Namun begitu, dirinya meminta semua pihak perlu mendukung petani.

Saat ini, pos bantuan dampak Covid-19 dari Kemensos dan Provinsi sudah disalurkan ke sebagian penerima di Agam oleh pihak nagari. Selain Camat dan Wali Nagari dituntut transparan, ninik mamak di nagari juga diminta agar ikut mengawasi.

Peran para tokoh adat ini salah satunya diharapkan Wali Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Firdaus. Menurutnya, peranan ninik mamak perlu ikut menciptakan situasi yang aman di tengah masyarakat dalam menyikapi kondisi di lapangan terkait penyaluran bantuan Covid-19.

Tak hanya ninik mamak, stakeholder lainnya di nagari juga diimbau agar memberikan solusi dan kabar menyejukkan terhadap masalah seputar bantuan kepada anak kemenakannya masing-masing. “Jangan sampai kita ikut bersama mereka menimbulkan persepsi yang tidak bagus. Tetapi kita lah yang memberikan ketenangan. Berikan imbauan, motivasi dan ikut bersama pemerintah memutus mata rantai Covid-19,” pintanya.

Firdaus menyebut, penyaluran bantuan Covid-19 sendiri ada prosesnya dan tidak bisa sembarangan. Sebab setiap bantuan yang disalurkan harus ada pertanggungjawabannya, kalau tidak, bisa berurusan dengan hukum.

Bahkan saat ini, katanya, masyarakat tengah menghadapi keadaan yang sangat tertekan. Perekonomiannya merosot dan kesehatan terancam, terutama di Nagari Bukik Batabuah.

Selain ketenangan, anak kemenakan juga harus diberikan pemahaman terkait protokol pencegahan penularan Covid-19. Ditekankan, agar terus waspada, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak dengan orang sekitar. Bila tidak terlalu penting, jangan ke luar rumah.

“Kita percaya anak kemenakan akan patuh terhadap titah ninik mamaknya. Maka kita ingin ninik mamak ikut berperan bersama pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 hingga proses penyaluran bantuan,” harapnya. (p)